Nama: Zoel Arief Iskandar
Dari: yogyakarta
Saya: Mahasiswa ugm
Aspirasi / Informasi: Assalamualaikum Warahmatullah hi wabarakatuh
Sebelumnya saya berharap bapak dalam keadaan sehat walafiat.
Saya menulis ini dilatarbelakangi oleh kepedulian saya kepada kampus saya tercinta UGM. Kampus kami dulu merupakan kampus kerakyaran dimana seluruh lapisan masyarakat bisa masuk UGM sesuai keinginan dan kemampuan yang dimilikinya. Tetapi tidak untuk saat ini, saya yakin bapak juga mengetahuinya karena bapak juga pernah menjadi anggota kelarga kami dan saya yakin pula bahwa bapak juga mencintai dan menyayangi almamater bapak (UGM). Saya dengan segenap jiwa dan raga memohon kepada bapak sebagai "amirul" kami dibidang pendidikan meninjau kembali apakah yang menjadikan UGM seperti ini?.

Dalam hati saya bertannya dan pertannyaan itu sampai sekarang belum terjawab, Apakah UGM yang tercinta ini kekurangan dana, tetapi jikalau kekurangan dana mengapa melakukan proyek-proyek yang tidak ada korelasinya dengan mutu pendidikan kami dengan biaya yang sangat besar menurut kami, dimana jika dana itu digunakan untuk meningkatkan sarana dan fasilitas jauh akan mempunyai korelasi dengan peningkatan mutu pendidikan. Saya meminta dengan kerendahan hati kami mohon bapak kami, bapak Sofiyan Efendi untuk diberi tahu maupun teguran. Saya sungguh merasa malu melihat kenyataan tanggal 20 desember 2004 dimana kami mahasiswa berunjukrasa menuntut akuntabilitas ugm eeeeee kok bapak kami yang seharusnya kami hormati melarikan diri dengan memerintahkan untuk menabrak para anak-anaknya, padahal kami hanya mau mencari tahu sebenarnya alokasi uang kami itu bagaimana? kami tidak mau uang yang di bayarkan orang tua kami itu sia-sia. Semoga e_mail yang saya tulis ini tidak sia-sia seperti perjuangan kami yang sebelum-sebelumnya, DAn saya berdoa semoga bapak dapat melaksanakan amanah yang bapak embang dengan baik.

Akhir kata saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang bapak berikan
Wasalamualaikum Wr.Wb. (kiranya bapak berkenan tolong email saya dibalas)
E-mail Pengirim: zoel_ai@yahoo.com
Tanggal: 27-12-2004

Nama: Dr. Sutrisno
Dari: Bandung/Jabar
Saya: Staf Teknologi PT. LEN
Aspirasi / Informasi: Yth. Mendiknas
Mengutip berbagai aspirasi masyarakat, pendidikan merupakan kunci kemajuan bangsa, oleh karena itu pendidikan harus mendapat prioritas.

Universitas BHMN menurut saya sangat kontra produktif terhadap kemajuan pendidikan kita. Sulit bagi masyarakat mendapatkan nilai positip dari Universitas BHMN.
1. Negara mana sebetulnya yang menjadi referensi kalau Universitas nya sudah mengarah ke BHMN ? Jerman dan Belanda yang saya tahu, biaya pendidikan bukan lagi murah tetapi gratis.
BHMN hanya alasan pemerintah untuk kasarnya cuci tangan dalam pendidikan.

2. Menurut UU, biaya pendidikan akan dinaikkan menuju, logikanya biaya pendidikan akan lebih murah.
Kalau Universitas sudah menjadi BHMN, mustahil biaya pendidikan menjadi murah, yang nampak adalah komersialisasi pendidikan.

3. Dengan dijadikannya BHMN, PTN ramai-ramai membuat program, dari mulai kelas paralel, kelas extention, kelas karyawan, sampai kursus. Alasannya pasti bagus-bagus, padahal sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan. Dampaknya:
- staf pengajar jadi overload, tidak ada waktu penelitian, mutu menurun tidak lagi profesional.
- penelitian-penelitian yang non profit (maksudnya yang tidak langsung menghasilkan uang pasti tidak dilakukan).
- Perguruan tinggi swasta tidak kebagian mahasiswa, karena disedot oleh program2 paralel tersebut.

4. Banyak sekolah2 SLTA, SLTP dan bahkan sampai TK yang terimbas BHMN, dengan memungut sumbangan uang masuk yang cukup besar. Mereka merasa kalau saudara tuanya diberi kebebasan, kenapa saya tidak?

5. Uang masuk yang mahal dan berbeda-beda tidak hanya merugikan yang miskin tetapi juga merugikan yang kaya. Orang yang kaya sebenarnya sudah membayar berbagai pajak (kalau kekayannya diperoleh dengan cara yang benar). Dan layanan pendidikan, layanan kesehatan, transportasi publik dan sejenisnya adalah bentuk pelayanan Pemerintah terhadap pembayar pajak. Sedang kerugiannya untuk orang miskin, karena jatahnya hanya 20% (kalau ada) jelas itu akan mengurangi rasio keberhasilan.

6. Biaya pendidikan yang mahal, cenderung akan membentuk mental korup dan mental kere ? Sama saja dengan orang yang mau jadi pejabat pakai bayar mahal, secara otomatis akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang telah dikeluarkan. Sementara yang tidak dapat membayar, akan jadi pengamen, pengemis seperti yang setiap hari kita lihat di setiap perempatan jalan.

7. UUD 45 Pasal 31
(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran.
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-undang.

Apa sebenarnya yang dimaksud berhak? Kalau biaya pendidikan sudah tidak terjangkau, apa masih dikatakan berhak?

8. Mari kita coba renungkan :
Semua anak yang baru lahir, mereka mempunyai hak hidup yang sama, baik dia anak orang kaya atau anak orang miskin, anak pejabat atau anak rakyat jelata. Mereka juga mempunyai hak mendapatkan pendidikan yang sama. Kalau biaya pendidikan mahal seperti dinegeri ini, sehingga banyak diantara anak-anak dari rakyat miskin tidak bisa sekolah yang diakibatkan orang tuanya tidak mampu membayar sekolah, itu berarti Pemerintah telah melanggar hak asasi anak. Yang punya hak adalah anak, bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya miskin itu bukan kesalahan anak. Seandainya anak-anak negeri ini bisa protes, dia akan menuntut kepada pemerintah kenapa harus mewarisi kesalahan orang tuanya yang miskin sehingga dia tidak bisa sekolah?.
Ingat mahasiswa belum punya kekayaan. Kalau bapak-bapak sekolah lagi, wajar kalau harus bayar mahal.

9. Kalau naik kereta atau pesawat, orang bisa membayar berbeda-beda karena memang ada perbedaan kelas. Kelas Eksekutif, kelas bisnis dll. Tapi kalau naik angkot yang tidak pakai kelas, tapi bayarnya berbeda-beda untuk anaknya orang kaya dan anaknya orang miskin, apa itu logis ?

10. Negara kita ini kan bukan negara pertama didunia, sudah banyak yang bisa dicontoh, tidak usah trial and error. Kamana pendidikan ini akan dibawa mustinya masyarakat tahu. Memang sudah ada UU nya, tapi sosialisasinya minim. Yang diam saja bukan berarti setuju. Dan yang tahu dimana-mana sudah menjerit, menuntut pendidikan murah.

KESIMPULAN
1. Biaya pendidikan harus murah, dari mulai SD sampai PT.
2. Seleksi penerimaan harus berdasarkan prestasi akademis.
3. Biaya pendidikan harus sama untuk semua anak, karena anak tidak mewarisi dosa orangtuanya kenapa orang tuanya miskin, kecuali kalau di sekolah dibuat seperti di kereta, ada kelas eksekutip, ada kelas bisnis, ada kelas kambing.
4. SDM kita sudah terbelakang, yang hanya dapat dikejar melalui pendidikan yang bermutu, bukan pendidikan yang mahal.
5. BHMN harus dibubarkan, karena dalam pendidikan tidak mungkin dibuat klasifikasi seperti di kereta, ada kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi dll.

Hormat saya
Sutrisno
E-mail Pengirim: sutrisno@len.co.id
Tanggal: 27 Desember 2004

Nama: Gatot Soelaksono
Dari: Bandung / Jawa Barat
Saya: Masyarakat Bandung
Aspirasi / Informasi: Assalamualaikum Bapak .....
Pak, saya hanya ingin mengingatkan bapak saja mudah-mudahan bapak dapat mengerti dan menerima usulan saya ini.
Saya seorang ayah yang sedang menuntut ilmu D-3 dan mempunyai 3 anak yang masih kuliah dan sekolah reguler Es-Em-PE.
Mengenai buku paket sekolah terutama SD dan SMP begitu amat mahal dan yang hanya bisa dipakai 1 semester saja oleh satu angkatan usia sekolah, sebaiknya dipikirkan kembali mekanismenya agar bahan ajar tersebut dapat dipakai oleh adik kelasnya sampai 2 atau 3 tahun kebelakang. Saya mengusulkan hal ini dengan pertimbangan sbb :
1. Masih banyak orang tua yang tidak mampu membelikan buku bahan ajar tersebut untuk anak-anaknya.
2. Subsidi untuk anak-anak tidak mampu walaupun pintar, sepertinya tidak sampai kepada yang bersangkutan, dan saya belum pernah mendengar subsidi pemerintah untuk anak-anak yang tidak mampu terutama di kota-kota besar, yang saya dengar hanya subsidi BBM, Listrik.
3. Adanya wajib belajar 9 tahun dari pemerintah, namun dukungan pemerintah untuk hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Bahan ajar sepertinya dipakai lahan bisnis oleh para penulis dengan mengkamuflase kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini berarti sudah menyimpang dari tujuan sebenarnya yaitu " bukan lagi mencerdaskan bangsa, tetapi menyengsarakan bangsa ".
Mungkin usulan saya ini terkesan ngawur dan pasti bayak ditentang oleh para penulis bahan ajar yang menjadikan buku bahan ajar sebagai lahan bisnis, namun ini realita dan kenyataan yang sebenarnya.
semoga Bapak dapat mengerti dan mempertimbangkan usulan ini Terimakasih
E-mail Pengirim: TotzChakep@yahoo.com
Tanggal: 13 Januari 2005

Nama: Sutawijaya
Dari: Jakarta
Saya: Pengamat Jakarta
Aspirasi / Informasi: Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Pak Bambang Sudibyo atas diangkatnya sebagai Mendiknas yang baru. Saya yakin Bapak memiliki segudang kemampuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia.

Kedua, saya tahu bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia sangatlah tidak mudah, apalagi permasalahan ini masih dihantam dengan adanya permasalahan keuangan, sumber daya manusia, dan faktor-faktor lain di luar kendali kita semua.

Ketiga, saya hendak menyampaikan pemikiran saya mengenai duduk permasalahan pendidikan di Indonesia supaya menjadi bahan pengetahuan dan pemikiran bagi kita semua. Sebelumnya agar kita mampu memandang permasalahan ini secara lebih jernih, marilah kita meletakkan harapan dan aspirasi kita untuk sementara waktu. Marilah kita pahami terlebih dahulu bahwa dalam dunia pendidikan, terdapat banyak pihak yang menggantungkan kepentingan dan hidupnya. Janganlah berpikir bahwa kita adalah satu-satunya pihak yang paling penting dalam dunia pendidikan. Jangan lupakan kepentingan murid/mahasiswa, jangan lupakan pula guru, para pegawai sekolah. Selain itu jangan lupakan pula ada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam jangka panjang. Marilah berpikir bersama bagaimana caranya kesemuanya ini bisa mencapai harapannya masing-masing. Pihak murid/mahasiswa mengeluhkan masalah biaya pendidikan yang terlampau tinggi. Pihak guru mengeluh agar tingkat kesejahteraannya diperbaiki. Pihak karyawan pendidikan tentu berharap kehidupan lebih sejahtera pula. Apakah pemerintah kemudian lantas secara otomatis menjadi biang keladinya bila biaya pendidikan terlalu mahal dan taraf kehidupan guru terlalu miskin? Marilah kita mencoba membaca permasalahan ini secara lebih luas, lebih jernih dan lebih sportif.

Pemerintah, terutama saat ini adalah pihak yang sebenarnya juga memerlukan perhatian. Bayangkan saja selain harus menanggung beban hutang yang sangat tinggi juga pada saat yang sama harus mampu melayani masyarakatnya. Belum lagi baru-baru ini ada tsunami dengan tingkat kerusakan 4 milliar US dollar lebih (sekitar Rp 40 trilyun). Bila pemerintah ini begitu berdaya dan begitu kaya, saya yakin pendidikan kita saat ini tidak akan terlalu memberatkan. Semuanya kalau mampu tentunya akan dibayar oleh pemerintah kalau memang mampu. Tetapi pada saat seperti sekarang ketika semuanya berteriak meminta keringanan, apakah semuanya akan mampu ditanggung pemerintah? Secara logika, bila melihat keadaan saat ini, tentu saja pemerintah akan memberikan keringanan berdasar skala prioritas. Sehingga menurut hemat saya, bila pemerintah harus meringankan beban pendidikan maka prioritasnya adalah untuk pendidikan dasar terlebih dahulu baru kemudian pendidikan tingkat menengah dan terakhir pendidikan tinggi. Saya kira ini wajar sekali mengingat pendidikan dasar 9 tahun bersifat wajib. Bila pemerintah memang dahulu telah menetapkan program wajib belajar 9 tahun, maka hal itu merupakan kewajiban dan konsekuensi pemerintah pula untuk mensukseskannya. Bila dilihat dari sudut pandang logika, maka untuk saat ini prioritas tertinggi adalah juga untuk pendidikan dasar. Tidak mungkin kita memprioritaskan pendidikan tinggi di mana pendidikan dasar belum tertata secara baik. Mahasiswa dulunya pasti murid SD. Bila anak-anak berhenti sekolah di SD karena tidak mampu membayar, bagaimana akan ada mahasiswa?

Mohon semua pihak yang berkepentingan bisa saling mengerti. Para murid dan mahasiswa tentu berkeberatan dengan tingginya biaya. Pihak guru dan pegawai juga berharap bisa dinaikkan upahnya. Pemerintah juga sedang dalam keadaan kekurangan dana sehingga tidak mampu menangani segala permasalahan. Tolong semuanya saling mengerti dan bisa saling berkomunikasi.

Keempat. Mengenai penghapusan seragam sekolah, saya dukung rencana ini. Saya sadar adanya argumen bahwa dihapuskannya seragam akan memberikan kesenjangan. Menurut hemat saya, pakaian bukanlah faktor terbesar dalam adanya kesenjangan di antara murid sekolah. Dalam keadaan sedang berseragam sebenarnya kesenjangan sudah terjadi. Meskipun berseragam, bisa saja seorang murid mengenakan sepatu yang mahal, memakai perhiasan, mengenakan jam tangan mahal, membawa handphone terbaru, memakai tas yang mahal, membawa uang banyak ke sekolah apalagi diantar jemput pakai mobil mewah atau malah bawa mobil sendiri. Dalam keadaan berseragam, apakah kemudian murid kaya akan menggunakan mutu kain yang sama dengan murid miskin? belum tentu! mereka bisa saja membeli kain dengan mutu yang berbeda dan juga lebih mahal. Belum lagi dalam pergaulan sehari-hari terbentuk kelompok murid miskin dan kelompok murid kaya. Saya rasa seragam bukanlah faktor yang signifikan dalam menurunkan kesenjangan antar siswa. Saya justru kasihan bila para murid miskin harus dibebani dengan biaya seragam yang malah sering dijadikan bahan proyekan oleh oknum-oknum pendidikan yang tak bertanggungjawab. Selain itu seragam terkadang justru malah menjadi ancaman keselamatan para murid. Dengan adanya perkelahian antar sekolah, identitas sekolah yang biasanya tersemat pada badge seragam justru seringkali mengancam keselamatan siswa. Banyak siswa yang tidak terlibat perkelahian justru luka-luka atau bahkan tewas karena mengenakan seragam sekolah tertentu. Pada intinya saya cukup setuju dengan program pengapusan seragam.

Kelima, perguruan tinggi sebagai BHMN menurut hemat saya adalah sebuah pil pahit. Pil obat memang bisa terasa sangat pahit. Kadang rasanya di lidah juga lama hilangnya. Tapi bila kita bisa melihat pada kepentingan yang lebih besar, maka perlu disadari bahwa pil pahit tersebut pada dasarnya adalah obat agar kita sembuh. Saya kira tidak salah bila BHMN dianggap sebagai proyek "cuci tangan " pemerintah dalam pembiayaan pendidikan tingkat tinggi. Menurut pemikiran saya, keputusan ini juga bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah. Karena di sisi lain pemerintah juga harus lebih memprioritaskan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang saat ini merupakan program pendidikan wajib 9 tahun. Sehingga sebagai masyarakat umum sebaiknya kita jangan terlalu egois meminta bahwa semua pendidikan harus murah. Kita sebaiknya tahu bila negara ini dalam keadaan serba kekurangan. Kita juga harus memikirkan pula bahwa guru, pegawai sekolah dan dosen juga berhak kehidupan yang lebih layak. Untuk saat ini BHMN baru diterapkan untuk perguruan tinggi ternama di Indonesia saja, atau dalam arti lain perguruan tinggi dengan kualitas top di Indonesia. Menurut hemat saya, bila kemudian mahasiswa harus mendapatkan biaya murah untuk sebuah mutu pendidikan sekelas UI dan UGM justru sebenarnya terjadi ketidakadilan di situ. Untuk apa para mahasiswa mengejar pendidikan top macam UI dan UGM? Karena mereka ingin mutu! Karena apa? supaya mudah mencari kerja, bisa mendapatkan kerja dengan gaji yang tinggi dan lain-lain. Apakah para dosen tidak menginginkan gaji yang tinggi? tentu saja ingin! buat apa mereka susah-susah belajar keluar negeri? Sehingga tidak bisa begitu saja kita menuntut biaya murah dengan mutu yang bagus. Perlu diingat bahwa dosen-dosen yang mengajar di UI dan UGM bukanlah dosen bermutu rendah. Mereka adalah dosen yang telah belajar keras untuk meningkatkan mutunya, namun bila harus dibayar dengan harga murah, tentu saja akan lebih baik bagi mereka kalau tidak bekerja di UI atau UGM. Mereka tentu saja akan mencari tempat yang sepadan dengan kualitas dirinya. Menurut saya terlalu enak bagi mahasiswa untuk menikmati pendidikan dengan mutu yang tinggi, dengan harga murah, setelah itu bisa diterima kerja dengan gaji tinggi karena lulusan perguruan tinggi favorit. Marilah kita memikirkan hal ini secara lebih menyeluruh. Perlu diingat, bahwa semakin baik mutu suatu barang, maka makin mahal pula harganya. Bila menginginkan perguruan tinggi yang murah, janganlah berharap mutunya sekelas UI dan UGM. Saya pemerintah tidak akan mampu ketika harus memberikan pendidikan yang murah dan berkualitas bagi semua orang secara bersamaan. Mohon lebih sportif dalam memandang permasalahan ini. Pendidikan memang merupakan hak bagi setiap warga negara, namun menurut hemat saya, pendidikan sekelas UI dan UGM bukanlah hak bagi semua warga negara. Namun perlu diingat, bukan berarti hanya yang kaya saja yang diterima di perguruan tinggi BHMN. Bagi saya mekanisme bea siswa tetap harus ada, terutama bagi yang benar-benar pandai. Terus terang saya cukup kritis mengenai masalah ini karena saya tahu bahwa cukup banyak mahasiswa yang menuntut murahnya biaya pendidikan justru mereka yang tidak belajar keras dalam kuliahnya.

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang hendak saya sampaikan. Saya cuma memberikan gambaran agar kita semua bisa memandang permasalahan ini secara lebih sportif dan lebih menyeluruh. Kita bisa saja berteriak karena biaya pendidikan yang demikian mahal. Namun barangkali kita tidak merasakan bahwa kita juga akan berteriak bila kita adalah seorang guru yang berpenghasilan rendah. Selain itu kita seringkali tidak merasakan betapa beratnya menjadi pihak pemerintah yang harus memikirkan banyak hal di tengah-tengah keterbatasannya. Pahamilah bahwa pemerintah pun dapat berteriak bila terdesak. Maka dari itu marilah kita saling mengerti perasaan kita satu sama lain. Perlu diingat bahwa bukan hanya diri kita saja yang memerlukan bantuan, pihak lain pun bisa jadi lebih memerlukan bantuan dibandingkan diri kita.

Sekian dari saya, semoga hal ini bisa menjadi pemikiran bagi Bapak Mendiknas dan bagi semua pihak. Saya harap pesan ini benar-benar bisa disampaikan kepada Mendiknas dan tidak sekedar menjadi lahan curhat belaka.

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak dan siapapun yang membaca tulisan ini. Terima kasih banyak. Wassalam.
Hormat saya,
Sutawijaya
E-mail Pengirim: alkaizer1981@yahoo.com
Tanggal: 20 Januari 2005

Nama: Nico Gosal
Dari: Manado
Saya: Dosen Universitas Negeri Manado
Aspirasi / Informasi: Di Unima, pemilihan rektor sampai kajur/prodi, mengacu pada aturan yang sudah ada, nampaknya tidak efektif larena ternyata senat dapat di kuasai oleh orang yang sedang menjabat, sehingga hanya berlaku the man behind the gun, bukan the right man in the right place. akibatnya korupsi sangat meraja lela di semua lini.

Tgl 17 januari 2005 mahasiswa dan dosen FBS UNIMA telah mengangkat korupsi yang dilakukan Dekan FBS UNIMA Pak. ABG Rattu, dan kegiatan akademik tidak jalan hampir 2 bulan ini, tetapi pak Rektor belum mengambil tindakan apa-apa. Mohon Pak Menteri mencermati hal ini.
E-mail Pengirim: nico_gosal@yahoo.com
Tanggal: 12 Maret 2005

Nama: Roberth Rivaldo M
Dari: Salatiga Jawatengah
Saya: Mahasiswa UKSW salatiga
Aspirasi / Informasi: Selamat siang Pak mendiknas Indonesia...
Saya sangat tertarik dengan program sekolah gratis yang di canangkan oleh bapak adalah bagian dari kepedilian pemmerintah terhadap masyarakat miskin di negara ini. Yang rencananya uang tersebut akan dikirim kerekening sekolah masing-masing (kompas). Namun yang menarik untuk dicermati adalah uang tersebut akan benar2 direalisasikan di seluruh Indonesia (kota-desa sekalipun)? Tanpa adanya KKN di tubuh birokrasi pemerintah. Hal ini yang perlu di perhatikan ya pak .

Yang kedua, Pak tolong tidak mengganti kurikulum yang sekarang berlaku krn kurikulum sekarng ini sangat bagus. Mungkin bapak hanya meningkatkan kinerja administratif dan inovasi lainnya yang belum ada. Itu saja pak , harapannya, kita (indonesia) tidak ada kata belum terlampat.. kita bisa kok!!!
E-mail Pengirim: roberth_maling83@yahoo.co.uk
Tanggal: 15/Maret 2005

Nama: ni
Dari: Jakarta
Saya: Pengamat Jakarta
Aspirasi / Informasi: Dear Pak Mentri,
Saya tidak ingin mengutarakan aspirasi saya panjang lebar di forum ini, karena saya yakin Bapak sangat sibuk memperbaiki dan memajukan pendidikan Indonesia sehingga sedikit sekali waktu untuk membaca aspirasi saya.

Ketika saya kuliah, ada satu mata kuliah yang menarik sekali, yaitu studi kelayakan agribisnis (di Fakultas Pertanian, UGM). Pada mata kuliah ini saya belajar bahwa dalam membuat suatu proyek pertanian, ataupun usaha agribisnis, perlu dilakukan feasibility study dari berbagai aspek: teknis, ekonomi, dan juga sosial. Sebagai seorang yang peduli pendidikan, saya merasa bahwa semestinya pembangunan satu sekolahpun harus menggunakan studi ini. Dan saya percaya masing-masing pihak yang terkait dalam pembangunan sekolahpun sebenarnya telah berusaha memberikan penialaian (evaluasi) tentang sekolah yang dibangunnya.

Namun demikian, saya merasa bahwa keterlibatan pemerintah dalam menentukan kelayakan pembangunan suatu sekolah harus lebih mendalam lagi. Hal ini saya ajukan dengan dasar bahwa semakin banyaknya sekolah dasar dan taman kanak-kanak ataupun sekolah untuk anak pra-sekolah yang berdiri di Jakarta, khususnya, oleh pihak-pihak swasta. Baik sekali nampaknya bahwa pihak swasta peduli dengan pendidikan dan berusaha menawarkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak, di mana tidak jarang mereka menawarkan 'bilingual program' di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sehingga keterampilan bahasa anak-anak akan lebih baik. Kemudian ada juga sekolah yang menawarkan 'active learning' atau 'Montessori method' dan sebagainya. Tidak kalah berkembangnya sekolah-sekolah yang mengadopsi sistem dan kurikulum dari Australia, Singapore, atau Amerika. Sekilas nampaknya pendidikan anak-anak (dari kelas sosial menengah-atas) akan mengalami kemajuan.

Tetapi saya sebenarnya menyimpan kekhawatiran. Ketika mereka membuka sekolah di mana guru-gurunya akan menggunakan bahasa inggris, apakah kapasitas guru tersebut telah cukup? Karena jika guru berbicara bahasa inggris dengan pronunciation yang keliru, maka dampaknya adalah pada keterampilan anak-anak didiknya. Ketika material/alat peraga yang digunakan tidak memenuhi syarat, maka metode Montessori pada hakekatnya tidak akan dapat diaplikasikan dengan baik. Ketika perbandingan antara guru-murid terlalu besar, maka 'active learning' akan tersesat, atau justru hanya sekedar 'iklan'.

Oleh karena itu saya merasa sebaiknya pemerintah melakukan inspeksi dan mengevaluasi sekolah-sekolah (terutama yang baru tumbuh menjamur di Jakarta belakangan ini) untuk dinilai kelayakannya, sehingga sekolah tidak semata-mata memasang iklan tentang kecanggihan mereka, namun ternyata malah menjerumuskan anak didik. Perlu juga ditinjau dari segi visi misi sekolah, di mana visi misi tersebut tentunya juga harus sesuai dengan tujuan serta visi misi pendidikan nasional.

Dalam melakukan studi ini, akan lebih baik jika dibuat satu standar tertentu, misalnya bagi sekolah yang menggunakan dua bahasa pengantar, maka guru-guru tersebut harus memiliki satu sertifikat tertentu seperti TOEIC atau TOEFL, misalnya. Begitu pula bagi sekolah yang mengaku menggunakan metode Montessori, maka harus ada standar minimal alat-alat belajar, dan juga kapasitas guru tentang Montessori itu sendiri, tentunya. Dengan pemenuhan standar ini, maka perran sekolah akan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai gambaran singkat, di Singapore, misalnya, ada satu 'balai' pendidikan yang khusus mengajarkan dan melatih calon guru yang ingin menerapkan metode Montessori. Selepas pendidikan tersebut, para guru akan memperoleh sertifikat yang menjamin kemampuannya menerapkan metode tersebut.

Mungkin ide saya ini sederhana sekali, namun pada kenyataannya, setelah dua tahun saya menjadi guru di satu sekolah dasar yang baru berdiri, saya merasa tidak pernah ada pantauan, evaluasi, dan studi kelayakan ini dari pihak pemerintah secara mendetail. Maka saya rasa control pemerintah tetap perlu dilakukan agar sekolah tidak dijadikan lahan bisnis semata oleh pihak-pihak yang kurang memiliki tanggung jawab moral. Bagaimanapun sekolah bukan lahan bisnis semata, melainkan merupakan institusi pendidikan yang memiliki nilai dan tanggung jawab sosial budaya, dan tentu saja bertanggung jawab dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia.

Demikian saja aspirasi saya untuk saat ini. Semoga dapat menjadi satu masukan yang berguna bagi penentuan kebijakan selanjutnya.

Selamat bekerja, Pak! Saya yakin dengan kerjasama semua pihak,pendidikan Indonesia dapat mencapai titik cerah, amin.

Hormat saya,
Nisa Felicia Faridz
E-mail Pengirim: nisafaridz@yahoo.com
Tanggal: 17 maret 2005

Nama: M. Y. Marhaban
Dari: Cilegon/Banten
Saya: Masyarakat
Aspirasi / Informasi: Ass.Wr.Wb.
Pak Bambang Yang saya hormati, saya mengelole satu lembaga pendidikan di Cilegon, setiap tahun orang tua / wali murid selalu membeli buku pelajaran dari penerbit yang menawarkan buku2 pelajaran kesekolah, disisi lain ada juga buku yang diberikan oleh Diknas (gratis) namun buku2 dari Diknas ini jarang sekali dipakai oleh guru dengan berbagai alasan, Kalau setiap tahun ajaran Diknas menganggarkan penyediaan buku ini tentu anggarannya sangat besar dan sepertinya banyak yang tidak tepat sasaran atau mubasir saja karena toh tdk terpakai, nah apakah tidak sebaiknya anggaran untuk buku pelajaran dari Diknas ditiadakan saja, memang tujuannya sangat baik Pak untuk membantu murid dalam penyedian buku pelajaran namun kalau yang dibantu itu tdk memanfaatkannya akan jadi sia2, akan lebih bermanfaat kalau anggaran untuk buku ini dipakai menigkatkan kesejahteraan guru atau perbaikan gedung2 sekolah atau mungkin membebaskan biaya2 sekolah yang dapat lebih dirasakan oleh murid/orang tua murid.
E-mail Pengirim: muhammady.marhaban@kraktausteel.com
Tanggal: 23 Mei 2005

Nama: Sagino, S.Pd
Dari: Sumatera Utara
Saya: Guru Binjai - Sumatera Utara
Aspirasi / Informasi: Kesejahteraan guru bagian pendukung keberhasilan peningkatan mutu, untuk itu jasa guru disesuaikan dengan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi saat ini. Tidak terlepas guru kita yang mengajar diswasta. Terima kasih.
E-mail Pengirim: sagino_pa@yahoo.com
Tanggal: 05 Juni 2005

Nama: Tua Pardamean. SM
Dari: Batam / Kepulauan Riau
Saya: Masyarakat Ketua Penggagas IKOSIS se-Kota Batam
Aspirasi / Informasi: Kondisi dewasa ini tampaknya, bisnis pendidikan (pddk) lebih menjanjikan drpd kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri.

Dimana-mana, bahkan janji-janji pddk, %tase anggaran selalu dijanjikan naik dan enak didengar, terkadang pddk ajang politik yg dibungkus dg rapi dlm setiap pemilihan, dan ini sah-sah aja jika dibarengi dg realita dilapangan saat seseorang tsb terpilih dan anggaran tdk hangus tertelan ditenggorokan, dan gurita bius tdk merajalela meninabobokkan pemilihnya, (hati-hati).

Kebebasan menimbulkan pro dan kontra, masyarakat dan atau remaja sasaran empuk sbg ajang primadona sbh kepentingan yg berakar menjerumuskan dunia remaja maupun pendidikan, akhirnya kenakalan remaja sasaran empuk utk diperbincangkan.

Organisasi sangat baik utk mengorganisir satu tujuan dan baik jika tujuan baik; jelek jika niat seketika hanya utk mengisi 1/2perut yang ujung-ujungnya duit (UUD).

IKOSIS adalah salah satu Ikatan Keluarga Organisasi Siswa Intra Sekolah; sbg organisasi antar OSIS sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mengarah ke pendidikan sekolah menuju wawasan pendidikan yg lebih tinggi, disamping memperkecil kegiatan ekstrakurikuler kearah negatip khususnya dikalangan remaja yg menanjak dewasa, spt menghindari tawuran antar pelajar, Narkoba, Alkohol (mabuk).

IKOSIS di Kota Batam dikukuhkan 14 April 2005 (slrh kepengurusan adlh siswa pelajar yg terpilih sbg pengurus IKOSIS se-Kota Batam di Bulan Februari 2005.

Kami selaku penggagas IKOSIS melihat adanya respon positip dr seluruh sekolah di Batam yg langsung kami kunjungi kemasing-2 sekolah, demikian juga dukungan penuh dari Diknas Kepri maupun Diknas Kota Batam, walaupun dalam perjalanannya Diknas Kota Batam setengah hati dukungannya, Kcuali Diknas Kepri memberikan dukungan penuh sampai saat ini, dan ketika itu Penjabat Gubernurnya adalah Bapak Drs. Ismeth Abdullah. Konsep gagasan yg kami tawarkan, diterima dg baik dan positip, terbukti masing-2 sekolah mengutus delegasi OSIS-nya dan bln Februari2005 terbentuklah IKOSIS se-Kota Batam.

Pada tgl 12 Juni 2005 IKOSIS mengadakan TRY OUT (test) Ujian masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia bekerjasama dg Ganesha Batam, dimana acara tsb kami adakan Gratis (tanpa dipungut bayaran)dan berketepatan Siswa (pengurus IKOSIS) meminta saya jadi Ketua Umum Try Out dan Ketua Pelaksana adalah Siswa dan lainnya seluruhnya adalah siswa (p.ngurus IKOSIS).

Banyak yg menjanjikan memberikan pinjaman tempat sekretariatan IKOSIS tetapi realita dilapangan ada batu kerikil, shg sekretariatan sementara masih dirumah, sedangkan harapan pengurus IKOSIS sekretariatannya mudah dijangkau dr sekolah dan transport. Melalui tulisan ini kami mohon mereka yg peduli dan cinta pendidikan mari ringankan langkah dan ulurkan tangan bagi pelajar (siswa) pengurus IKOSIS, shg sekretariat ssi harapan, krn renc mereka akan membuat, taman bacaan dan laboratorium Komputer yg diperuntukan bagi siswa yg mau belajar komputer tanpa dipungut bayaran alias gratis. krn konsep awal gagasan dmkn. instruktur dibantu oleh teman-2 saya tanpa minta bayaran (mulianya hati mereka).

Mungkin semua ini bisa terealisasi, jika ada penggede yg mau mengunjungi Sekretariat IKOSIS sementara atau menjumpai pengurus IKOSIS se-Kota Batam.

Jika berkenan dimohon dengan segala hormat kami mengundang Menteri Pendidikan Nasional Bapak Bambang Sudibyo untuk mau mengunjungi Kota Batam dlm rangka IKOSIS peduli dan cinta pendidikan.

Terimakasih sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pihak dan siapa saja yg telah membantu, dan khusus ke MENDIKNAS Bapak Bambang Sudibyo terimakasih dg Bapak telah membaca tulisan ini dan kelak bersedia memenuhi permintaan pengurus IKOSIS (siswa) tsb.

Flexi 0778 - 7051080
HP : 081364145556
Sekretariat IKOSIS sementara :
Permata Puri 2 I / 14 Rt 02 Rw 25 Kelurahan Tiban Asri Kecamatan Sekupang
E-mail Pengirim: tua@telkom.co.id
Tanggal: 17 Juni 2005

Nama: Denny Irawan, SH.
Dari: Jakarta
Saya: Masyarakat Jakarta
Aspirasi / Informasi: Yth. Mendiknas Bp. Bambang Sudibyo,
Putri saya adalah mahasiswi di STIE YAI Jl. Kramat Raya No. 98 Jakarta Pusat. Saat ini putri saya dalam persiapan menghadapi Ujian Akhir Semester Genap tahun pertama-nya.

Selama menempuh ujian-ujian: UTS Semester Ganjil, UAS Semester Ganjil, dan UTS Semester Genap, ia selalu mengeluhkan kepada saya mengenai pelaksanaan ujian di STIE YAI yang membebaskan mahasiswanya untuk menyontek tanpa pernah diberikan sanksi. Sehingga saya sangat menguatirkan kualitas pendidikan putri saya tersebut.

Dari hasil pengamatannya; Pengawas Ujian adalah dosen intern STIE YAI sehingga objektifitas-nya diragukan karena ada kepentingan untuk memberikan kesempatan mahasiswanya untuk memperoleh nilai yang baik.

Saya mengharapkan Bapak dapat menanggapi surat saya ini dengan segala otoritas yang Bapak miliki sebagai Mendiknas untuk meminta STIE YAI menggunakan Pengawas Ujian yang independen / eksternal dalam melakukan pengawasan ujian, agar kualitas pendidikan di STIE YAI semakin baik.
Terima kasih atas perhatian Bapak.
E-mail Pengirim: info@yai.ac.id
Tanggal: 28 Juni 2005

Nama: rizka apriyani
Dari: serang banten
Saya: Mahasiswi universitas sebelas maret
Aspirasi / Informasi: klise aja, pak. jadikan pendidikan bukan hanya dapat dinikmati oleh orang-orang mampu saja. untuk kesejahteraan kita nantinya. pendidikan adalah faktor utama yang menentukan kemana arah pembangunan bangsa kita akan dibawa. semua
E-mail Pengirim:
Tanggal: 08-08-2005

Nama: wulan yanuarwati
Dari: jogjakarta/DIY
Saya: Siswi SMIP TRISULA Dpk sleman
Aspirasi / Informasi: Saya adl siswi dari bpk Purwanto (tambakbayan, Sleman, yk) Saya mendengar dari bp purwanto, (ketua yayasan smip Trisula sekaligus guru besar) bahwa bapak YOH (julukan pak pur kpd anda) akan memberikan beasiswa kpd siswa/siswi yg bersekolah jurusan pariwisata di indonesia. Saya tertarik dgn beasiswa tsb dan berniat mendaftarnya, tetapi saya tidak tahu bgm caranya, mohon informasikan kpd saya dgn mengirimi saya email, sebelumnya terimakasih telah menyempatkan diri membaca email saya.
E-mail Pengirim: wool_in2005@yahoo.com
Tanggal: 16 october 2005

Nama: yosep ola
Dari: Palu, Sulswesi Tengah
Saya: Staf Administrasi Universitas Tadulako
Aspirasi / Informasi: Yth. Bapak Menteri
Sejalan dengan kebijakan pemerintahan yang baru yang antara lain adalah penegakkan aturan secara konsisten dan konsekuen, maka melalui media ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan institusi yang Bapak pimpin yang barangkali karena sangat besarnya jumlah pegawai dan jenis kegiatannya sehingga Bapak tidak sempat lagi meneliti para pelaku birokrat di tingkat yang lebih dibawah, hal-hal yang perlu kami sampaikan ini adalah berkaitan dengan tanggung jawab saya selaku PNS yang menginginkan suatu kemajuan, adapun hal yang saya akan sampaikan adalah sbb :
1. Adanya seorang Kepala Biro (BAUK Universitas Tadulako) yang telah menjabat lebih dari 2 periode. Sedang menurut aturan bahwa jika seseorang yang menjabat lebih dari satu periode dan disatu posisi/jabatan harus memiliki prestasi yang luar biasa.. Akan tetapi kondisi ini tidak terpenuhi.
2. Ada upaya-upaya untuk mempertahankan jabatan dari yang bersangkutan, agar tetap ditempatkan pada posisi tersebut (BAUK),.. (saya berpikir pak menteri.. Ada udang dibalik batu pak..., andai saya BPK atau KPK. akan saya telusuri kondisi ini semoga aza tidak pak, mungkin mempertahankan jabatan disini karena.. Uang jabatannya .. pak .. Barangkali ini perlu dicermati).
3. Kodisi ini akan sangat tidak mendukung proses reformasi di lingkungan Depdiknas, dan yang lebih parah lagi adalah proses pengembangan organisasi mengalami hambatan. Dampaknya adalah secara keseluruhan berdampak pada Institusi.
Saya menyampaikan ini, karena saya prihatin dengan kondisi institusi saya. Terima kasih pak atas perhatian dan semoga perubahan ini walau hanya pada tingkat Eselon II di daerah akan sangat berarti bagi Depdiknas karena Institusi didaerahlan sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan secara Nasional.
Selamat melakukan perubahan pak menteri agar sistem pendidikan kita menjadi lebih baik, kami mendukung Bapak.
E-mail Pengirim: yosep_ola@hotmail.com
Tanggal: 16 Oktober 2005

Nama: Wariadi
Dari: Sangatta Kutim, Kaltim
Saya: Kepala Sekolah SMP YPPSB PT KPC Sgt
Aspirasi / Informasi: Pelaksanaan Unas 2006 sebaiknya dilakukan dengan pengawas silang penuh, dan ada pihak yang benar-benar netral yang melakukan. Jika selesai Unas mata pelajaran tertentu diserahkan kepada kepala sekolah, kemungkinan besar ada celah yang dapat dilakukan untuk tidak jujur (memperbaikai hasil unas siswanya) saya tahu persis. Karena ada sekolah tertentu yang melakukan demikian, tapi pihak Dinas kurang peduli dengan hal tersebut. Hal ini bertujuan untuk sportifitas pelaksanaan Unas dengan yang menggambarkan hasil yang murni. Apalagi di daerah-daerah pedalaman lebih mengerikan lagi, bukan muridnya yang mengerjakan tapi gurunya. Apakah hal ini bukan pembodohan terhadap siswanya? mohon tanggapan dan langkah-langkah riil
E-mail Pengirim: smp-yppsb@telkom.net
Tanggal: 27 Nopember 2005

Nama: Muhammad Yaumi
Dari: Makassar/Sulawesi Selatan
Saya: Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin
Aspirasi / Informasi: Hampir semua pihak menghendaki kenaikan gaji di tengah keterpurukan bangsa yang semakin tidak menentu. Mulai dari rencana kenaikan gaji wakil presiden, parlemen, pimpinan BUMN, para hakim, pimpinan perbankan, Para buruh swasta, pegawai negeri sipil, kenaikan gaji guru dan dosen, dll. Khusus untuk kenaikan gaji guru dan dosen harus dibarengi dengan peningkatan kinerja yang signifikan sebab kalau tidak mutu pendidikan akan tetap menjadi bahan perbincangan yang tiada berujung.

Guru dan dosen yang sudah terlanjur mencintai pekerjaan sampingan mereka seperti yang menjadi pengusaha, pendiri LSM, dan pengelola perguruan tinggi atau sekolah swasta sehingga tugas pokok mereka cenderung terbengkalai harus ditertibkan mengingat jumlah antrian panjang untuk menjadi guru dan dosen masih sangat banyak di negeri kita yang tercinta ini.
E-mail Pengirim: muhammadyaumi@yahoo.com
Tanggal: 26-12-2005

Nama: bambang dwi prasetyo
Dari: jakarta timur
Saya: Guru smpn 135 jakarta
Aspirasi / Informasi: Yth. Pak Menteri,
Saya ingin mengusulkan upaya pemberdayaan perpustakaan sekolah. Dalam PP No. 19/2005, petugas perpustakaan termasuk tenaga kependidikan. Mohon dalam Peraturan Menteri-nya nanti jangan dilupakan posisi para pengelola perpustakaan sekolah.

Dalam Kepmendikbud No. 025/O/1995, petugas perpustakaan sekolah hanya sebagai "buangan" untuk melengkapi kredit poin guru yang kurang jam mengajarnya. Dalam Kepmendiknas 013/U/2002, juga belum ada perbaikan. Dalam peraturan tentang tunjangan tenaga kependidikan (th. 2003?) yang diatur hanya tunjangan kepala sekolah, pengawas, penilik, dan seterusnya, tidak termasuk tunjangan pengelola perpustakaan sekolah.

Untuk lebih memberdayakan perpustakaan sekolah, kami mohon diberikan perhatian seperlunya bagi para pengelola perpustakaan sekolah. Apakah mereka harus pustakawan fungsional (PNS pustakawan?) atau honorer terus-menerus tanpa ketentuan yang jelas? Alangkah bijak jika Pak Menteri mengatur status mereka, lengkap dengan persyaratan, kewenangan, tanggung jawab serta hak-haknya. Jika syaratnya harus pustakawan fungsional bisa kita bayangkan tidak akan terpenuhi 100 tahun mendatang. Saya kira syarat minimal dapat ditetapkan SMA/SMK atau lebih dari itu tetapi tidak harus jurusan perpustakaan (atau memang harus jurusan perpustakaan?) yang telah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga atau kelompok yang diakui oleh Dinas Pendidikan setempat.

Selama ini honor untuk para pengelola perpustakaan sekolah sangat bervariasi, tergantung kepedulian kepala sekolahnya terhadap keberadaan perpustakaan sekolah.

Mohon maaf jika usul saya terlalu merepotkan, selain sebagai guru saya Ketua Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI) dan ketua Musyawarah Pengelola Perpustakaan Sekolah (MPPS) DKI Jakarta. Terima kasih.
E-mail Pengirim: bambangdwi_p@hotmail.com
Tanggal: 13 Maret 2006

Nama: Entis Sutisna
Dari: Ciajur / Jawa Barat
Saya: Dosen UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
Aspirasi / Informasi: Assallamuallaikum Pak Menteri:
Ijinkanlah dalam forum ini saya memperkenalkan diri nama saya Entis Sutisna, tinggal di Cianjur Jl. Perkebunan Gedeh no 102. Saya menggeluti pekerjaan menjadi guru/dosen swasta lebih dari sepuluh tahun dan alhamdullilah saya mendapatkan gaji yang yang besar tapi cukup untuk menghidupi keluarga saya.

Saya termasuk orang suka berorgaisasi (partai) maka setelah muncul PAN yang diketuai Amin Rais pada waktu itu saya memutuskan untuk menjadi Kader PAN sampai saat ini. Berbagai suka dan duka menjadi seorang guru swasta dan politisi amatiran mencermati dunia pendidikan saat ini sudah banyak kemajuan baik dari segi sarana maupun SDM. Walaupun tidak sedikit kekurangan yang harus diperbaiki baik sistem maupun sdmnya.

Menjadi guru/dosen swasta bagi saya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin mencerdaskan bangsa bukan menyengsarakan bangsa jadi kalau masih ada orang atau penguasa, pengambil keputusan membedakan perlakuan yang berbeda merupakan kekeliruan besar. Maka dari itu pada forum ini saya mohon Pak mentri memikirkan nasib guru atau dosen swasta. Buatlah aturan penggajihan yang baku berdasarkan SPP yang dipungut dari mahasiswanya agar tidak terjadi gejolak antara pihak dosen dan yayasan. Mudahan setelah dibuat aturan oleh pemerintah perbedaan antara gaji dosen PTS dan PNS tidak mencolok seperti saat ini. Semoga hak dan kewajiban dapat terpenuhi. Terimakasih atas perhatian pak menteri.
E-mail Pengirim: ties69@telkom.net
Tanggal: 5 Mei 2006

Nama: Andina Rahayu
Dari: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Saya: Mahasiswi STBA LPI Indonesia
Aspirasi / Informasi: Saya telah kuliah di STBA LPI Indonesia selama hampir 2 tahun. Kampus yang terletak di Jl. Cikini Raya No. 64 Jakarta Pusat ini baru sekitar enam bulan berganti nama, sebelumnya ABA LPI Indonesia. Walaupun telah membuka jurusan S1 dengan gelar sarjana sastra, tapi pihak yayasan tidak memperbaiki fasilitas kampus seperti laboratorium bahasa, fasilitas penunjang seperti laboratorium komputer, pemasangan internet, kantin, dsb. bahkan ruang kelas dan toilet saja tidak pernah dibersihkan. AC di ruang kelas juga mati. bahkan lampu dan air saja sering mati. Bagian BAK (

Badan administrasi dan Keuangan) juga tidak ada, sehingga para mahasiswa kesulitan dalam hal pembayaran dan administrasi lainnya. IPK kami selama 2 semester(smt II & III) belum kami terima. Dan juga dosen_dosen yang sering tidak bisa hadir karena belum mendapatkan gaji dan upah-upah lainnya. Kakak kelas kami telah berkali-kali berusaha meminta hak kami semua kepada pemilik yayasan, tetapi hasilnya selalu sia-sia. saya maminta tolong kepada Bapak selaku Menteri Pendidikan agar dapat menindaklanjuti segera. saya selaku mahasiswa sudah lelah dengan janji-janji, tapi tidak pernah mendapat kenyataannya. terimakasih atas perhatian Bapak
E-mail Pengirim: anneen_kyut@yahoo.co.id
Tanggal: 4 Maret 2007

Nama: adi _lubis
Dari: pekanbaru
Saya: Mahasiswa PEKANBARU
Aspirasi / Informasi: Assalamualaiqum w.w.
Kepada Yth Bapak mentri pendidikan, Saya seorang mahasiswa sebuah Universitas swasta di Pekanbaru, yang sekarang sedang kuliah sambil bekerja. Saya ingin bertanya kepada Bapak selaku mentri pendidikan nasional!
Universitas tempat kami mengikuti perkuliahan masih dalam status izin.
Yang ingin kami tanyakan,
1. Bagaimana nanti setelah WISUDA, Apakah izazah kami berlaku?
hal ini kami tanyakan dikarenakan baru-baru ini dipekanbaru terdapat sebuah AKADEMI KEPERAWATAN "DHARMA HUSADA" yang menyandra para dosennya karena status mereka tidak diakui.
2. Kalau memang tidak diakui, mengapa dibiarkan beroperasi sehingga banyak menimbulkan kerugian pada banyak pihak, terutama pada orang tua siswa dan mahasiswa itu sendiri.
terima kasih atas kolom yang Bapak sediakan ini, semoga pendidikan kita, terutama rakyat Indonesia semakin mlebih maju.
E-mail Pengirim: adi_loebis@yahoo.co.id
Tanggal: 22 /03 2007

Nama: Fery Apriadi
Dari: Jambi
Saya: Pengamat KKIWarsi
Aspirasi / Informasi: Saya mencoba mengutip pernyataan Bapak Eko Djatmiko bahwa "tauhn 2006 ini, Pendidikan layanan khusus (PLK) di ujicobakan disedikitnya 12 daerah yang ada di tanah air, diantaranya lampung, medan, batam, makasar, sulawesi tengah dan Mataram. Di anatara sejumlah sentra, lokasi pengungsian di Atambua (NTT) dan KAT Suku anak dalam (Jambi) menjadi salah satu indikator keberhasilan program."
Nah berkaitan dengan pernyataan tersebut saya ingin bertanya.
1. Apakah pendidikan layanan khuusus pernah dilaksanakan pada komunitas Orang rimba (suku anak dalam, Jambi)? Sejak kapan dan Bagaimana?
2. Saya beserta teman-teman telah memberikan fasilitasi pendidikan untuk orang rimba sejak tahun 1998 sampai sekarang dan tidak pernah saya temukan bahwa ada sekolah layanan khusus yang berkegiatan di sekitar mereka.
3. Jika memang ada bolah saya mendapatkan informasi lebih lanjut tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan layanan khusus di Jambi.
Salam Pembebasan
Fery Apriadi
E-mail Pengirim: Piye_real@yahoo.com
Tanggal: 26 Maret 2007

Nama: Rofi Al Juhaeni
Dari: Brebes/Jateng
Saya: Guru Brebes
Aspirasi / Informasi: Pak Mendiknas Yth,

tolong perbaiki mutu hasil pendidikan kita dengan memberikan intruksi kepada para pendidik terutama pemegang kebijakan pendidikan (kasek, ka. dinas) di seluruh negeri ini untuk tidak menipu Anda dan rakyat Indonesia dengan berlaku curang pada UAN kali ini.

Perlu Bapak ketahui, di kota kami dan mungkin kota lain, KEJAHATAN yang dilakukan mereka telah membungkam kata hati nurani para guru.

Jika hal seperti ini dibiarkan terus menerus, generasi Indonesia akan dipenuhi oleh orang-orang yang curang karena mereka diajarkan curang oleh guru mereka.

terima kasih.
wassalamu alaikum wr wb
E-mail Pengirim: triasanti77@yahoo.co.id
Tanggal: 14 April 2007

Nama: Frido
Dari:
Saya: Mohon Pilih
Aspirasi / Informasi: Sejak 4 tahun ke belakang kami melakukan kerja-kerja untuk advokasi pendidikan. Ada banyak persoalan yang memang perlu kita selesaikan dalam bidang pendidikan.

Berikut ini beberapa hal praktis yang harus segera diselesaikan.

1. Mengenai UJIAN NASIONAL. Pelaksananaan ujian nasional jelas-jelas melanggar UNDANG-UNDANG karena menurut UU, kelulusan siswa ditentukan oleh guru dan bukan oleh UJIAN NASIONAL. Selama 4 tahun memantau UN, tidak pernah ada UN yang lolos masalah. Tahun ini kami tidak melakukan pemantauan karena sejak tahun 2006, kami sudah menyatakan menolak UN karena sama saja kita melegalisasi pelanggaran hukum.

Mohon tanggapan bapak menteri!

2. Mengenai wajar dikdas 9 tahun. sejak 3 tahun yang lalu, kami melakukan pendampingan anak jalanan. Hampir semua dari mereka, putus sekolah baik SD, SMP ataupun SMA. HIngga kini belum ada perhatian serius untuk mereka. Tahun ini sebenarnya merupakan pertenghan dari pelaksanaan Deklarasi Dakkar tentang Pendidikan Untuk Semua.

Bagaimana penjelasan bapak menteri?

Terimakasih
Frido
E-mail Pengirim: laks_indonesia@yahoo.com
Tanggal: April 29, 2007

Nama: Mahmud Thorief
Dari: Yogyakarta
Saya: Masyarakat Sleman
Aspirasi / Informasi: tolong pikirkan kembali UN menjadi satu-satunya kelulusan siswa
E-mail Pengirim: masthorif@telkom.net
Tanggal: 15 mei 2007

Nama: TRIE MARHAEN SUHARDONO
Dari: TEMANGGUNG/JAWA TENGAH
Saya: Masyarakat Temanggung
Aspirasi / Informasi: Setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apakah sudah ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai Pedoman Organisasi dan Tata Kerja SMP, SMA dan SMK ?

Hal ini kami tanyakan karena di daerah ada kesulitan dalam menyusun Organisasi dan Tata Kerja Sekolah khususnya SMP, SMA dan SMK. Kebutuhan adanya Organisasi dan Tata Kerja Sekolah berkaitan dengan pengangkatan Tata Usaha SMP, SMA dan SMK sesuai Keputusan Menteri PAN Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 dan Nomor 53/KEP/M.PAN/6/2003, mengingat eselon ada, tunjangan ada, struktur ada akan tetapi masuk dalam wadah apa belum ada. Sekolah itu termasuk Satuan Kerja apa.

Mohon balas di email saya.
E-mail Pengirim: marhaenz@gmail,com
Tanggal: 15 Mei 2007

Nama: RASID
Dari: Bandung Jawa Barat
Saya: Mahasiswa SPS UPI
Aspirasi / Informasi: Saya asal Sulawssi Tenggara, 2003 sd. 2006 telah memfasilitasi pendirian Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) Kab. Wakatobi, UPTD SKB Kota Kendari, UPTD SKB Kab.Bombana, UPTD SKB Kab. Kolaka Utara,dan sejak Januari 2006 lalu telah menjalankan kegiatannya di bidang pendidikan non formal atas atas dukungan dari Ditjen PMPTK dan Ditjen PLS, untuk itu mohon kepada Bapak Mendiknas memberikan support kepada personil pendidikan yang ada di lapangan mengembangkan inovasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat terutama pada daerah-daerah tertinggal.
E-mail Pengirim: rasid61@yahoo.com
Tanggal: 16 Juni 2007

Nama: Novianty
Dari: Tangerang
Saya: Siswi SMAN1
Aspirasi / Informasi: Pak sya skrg naik ke kls 3.. Saya agak was2 dgn UAN tahun saya nanti? Kalau boleh saya tahu alasan bapak mengadakan UAN apa? Karna menurut saya percuma ada UAN, klo akhir'a hsil nyontek krn skrg ini siapa siy gk mau LULUS UAN.. Sebenarnya tidak di adakan UAN pun tdk apa2,, krn jikalau tdk LU2S percuma saja qta sklh 3 tahun mengeluarkan biaya yang tdk sedikit.. Tolonglah pertimbangkan lg, jgn jdikan kmi percobaan. trima kasih..
E-mail Pengirim: novy_luph_jc@yahoo.co.id
Tanggal: 23 juni 2007

Nama: ZAINAL ABIDIN S.H
Dari: DUMAI / PROV RIAU
Saya: Masyarakat KOTA DUMAI
Aspirasi / Informasi: Kepada yth saudaraku, informasi yg kami serap dari masyarakat kota dumai, bahwa masyarakat sangat membutuhkan pendikan yang terjangkau. persoalan masyarakat mengharapkan kepada saudaraku untuk dapat membuat suatu kebijakan yg menyentuh langsung ke masyarakat terutama masalah buku pelajaran untuk anak usia sekolah supaya jgn berganti-ganti penerbit setiap tahunnya.

Mengingat orang tua murid merasa terbebani dgn selalu adanya pergantian buku pelajan setiap tahunnya. pertimbangannya uang iuran sekolah tidaklah sangat memberatkan, tetapi pembelian buku sangat memberatkan yg menyebabkan anak-anak putus sekolah. terima kasih atas perhatian mohon maaf kalau saya terlalu lancang, ini semata-mata demi kemajuan partai kita kedepan.
E-mail Pengirim: dpd_pan_dmi@yahoo.co.id
Tanggal: 09-07-2007

Nama: aan
Dari: pekanbaru/riau
Saya: Mahasiswi jakarta
Aspirasi / Informasi: pendidikan membutuhkan sarana yang profesional dalam segala bidang. pendidikan sekarang ini mengalami perubahan yang sangat drastis, dimana para pelajar mengalami kemiorosotan akhlak dan moral
E-mail Pengirim: aan_mess@yahoo.co.id
Tanggal: 03-08-2007

Nama: edy hardiyanto
Dari: bandung
Saya: Mahasiswa Institut Teknologi BAndung
Aspirasi / Informasi: Selamat Pagi Pak Bambang,
Sistem Pendidikan Non Formal seakan kalah gaung dibanding Pendidikan Formal. Padahal rentang masyarakat bersentuhan dengan Pendidikan Formal sangat terbatas. Lalu, perhatian terhadap Pendidikan Non Formal jauh ketinggalan, sehingga upaya pendidikan tidak akan berdampak guna, karena pengembangan intelektualitas masyarakat hanya berdasarkan program Pendidikan Formal di bangku sekolah. Pesan UU Sistem Pendidikan sudah jelas menyebut dua pilar penyelenggaraan pendidikan!

Ketimpangan penyelenggaraan Pendidikan yang dichotomy antara sekolah dan luar sekolah, menjadikan program Pendidikan Non Formal kalah pamor. Saya mengamati 'pola pikir formal' telah salah diterapkan pada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal. Apalagi tidak ada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) bagi Pendidik Non Formal. Hasilnya, Pendidikan Non Formal hanya sekedar 'ban serep'. Sudah saatnya diambil inisiatif mengedepankan Pendidikan Non Formal untuk menegakkan kewibawaan nama Bangsa dan Negara. Rentang Pendidikan Non Formal lebih panjang dibanding jangka waktu seseorang duduk di bangku sekolah, lalu mengapa kita hanya mengandalkan semua kepada bangunan sekolah. Salam Hormat!
E-mail Pengirim: e.hardiyanto@students.itb.ac.id
Tanggal: 07 Desember 2007

Nama: SUYANTO
Dari: DIY
Saya: Mahasiswa UMY
Aspirasi / Informasi: ASSALAMU ALAIKUM WR WB
BISMILLAH HIROHMANIROHIIM
MOHON MAAF SEBELUMNYA PAK .SAYA ADALAH SALAH SATU WARGA NEGARA YANG INGIN MEMBERIKAN SEDIKIT SUMBANGSIH KEPADA BAMGSA INI

saya sedikit merasakan bahwa rakyat indo. sangat menderita sebagai contoh saya sendiri sampai saat ini masih belum mampu manri secara finansial,saya merasakan sebagai pengangguran sejak lulus slta th 2001sampe sekarang .daripada strs saya mencoba ikut kuliah di d2 pai UMY dengan bernodal memeras ortu bagaimn tidak kami adl dr keluaga takmampu tapi nekat kuliah hanya untuk sekedar memperpanjang umur saja agar tak bunuh diri. setelah lulusneski menangung hutang saya mencoba melanjutkan ke-s1 tapi saat dikejar bayaran mid semester kontan saja lebih baik drop out daripad a menambah dosa .sebenarnya saya telah mencoba mencari& membuat pekerjaan tapi sampai saat ini belum berhasil. Saya sewaktu sekolah dulu hanya mengandalkan bea siswa prestasimulai dari SD-SLTA tapi sekarang ad abea siswa hanya bagi merka yang sudah BEKERJA terus bagi orang seperti saya ini bagaimana nasipnya PAK cari kerja susah SEkolah apalagi

Terlebih lagi birokrasi di desa saya tidak berpihak pada rakyat miskin terbukti saat penerimaan dana rekonstruksi yang mendapat adalah dari krabatnya dan orang yang punya wibawa untuk berunjukrasa dan saat ada program askeskin, tak ada satupun didesa saya yang terdaftar .

Maka dengan ini saya memohon kepada Bapak melakukan kebijakan. Saya sangat yakin Bapak adalah orang yang sangat peduli. Mudah mudahan Allah SWT senantiasa menolong kita menuju jalan yang diridhoiNya

atas perhatianya saya ucapkan terimakasih
wassalamu alaikun
E-mail Pengirim: tnys2_gdn@yahoo.co.id
Tanggal: 9-12-07

Nama: Harun
Dari: Jakarta
Saya: Masyarakat di Jakarta
Aspirasi / Informasi: Aspirasi / Informasi: ASSALAMU ALAIKUM WR WB
Dari sekian banyak aspirasi/imformasi yang saya baca tentang Saran Kita dari berbagai kalangan untuk Bapak Mendiknas, rasanya memang cukup menarik untuk dicermati, kalau saya nggak neko2 karena sudah banyak aspirasi & informasi yang masuk tersebut, mungkin tidak ya ... Bapak Mendiknas membuka internet dan membaca keluhan, aspirasi, informasi dan sebagainya itu? saya kira itu saja yang saya sampaikan.
E-mail Pengirim: deft_ika@yahoo.co.id
Tanggal: 21-01-2008

Nama: Dinie Ratri, S.Psi
Dari: Semarang/Jawa Tengah
Saya: Dosen di Undip
Aspirasi / Informasi: Yth. Bp Mendiknas
Saya ingin menanyakan mengenai beasiswa S2 (seperti BPPS, DIKTI dll) yang hanya ditujukan untuk Magister Sains. Kami dari Fakultas Psikologi sangat menyayangkan hal tersebut, karena kebutuhan dari profesi kami adalah kemampuan untuk evaluasi dan intervensi yang membutuhkan persyaratan sebagai M.Psi (magister profesi Psikologi) yang tidak ada jaminan beasiswanya dari pemerintah. Demi kemajuan pendidikan Indonesia, seyogyanya diadakan beasiswa magister profesi untuk jurusan yang membutuhkannya termasuk Psikologi.

Terus terang mengetahui begitu mahal dan sulitnya menempuh pendidikan pascasarjana yang memang menjadi persyaratan sebagai dosen S1, kami sangat-sangat berharap ada program beasiswa dari pemerintah untuk Magister Profesi Psikologi demi pengembangan Psikologi Indonesia. Mohon Bapak Mendiknas mau mengadakan program beasiswa tersebut. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.
E-mail Pengirim: dn_psiundip@yahoo.co.id
Tanggal: 12 Februari 2008

Nama: Abdul Majid Hasan
Dari: Yogyakarta
Saya: Mahasiswa di Yogyakarta
Aspirasi / Informasi: Assalamu 'alaikum wr. wb. Pak Bambang. Saya Hasan dari BEM Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga.
Berdasarkan Peraturan Bapak pada Pasal 32 kalau tidak salah bahwa sistem Ujian Nasional 2008 mengalami perubahan yaitu dengan adanya penambahan mata pelajaran pada ujian Nasional 2008 selain yang tiga. Khususnya jurusan IPA. Dari perubahan ini banyak yang menyambut positif dan banyak juga yang menentang.Saatnya dialog antara penentu Kebijakan, Praktisi Pendidikan, Akademisi, dan Masyarakat harus sering diselenggarakan. Oleh karena itu, kami akan mengadakan Seminar Nasional dengan Tema "Rekonstruksi Ujian Nasional: Problematika atau Solusi". Dengan subtema "Penambahan Mata Pelajaran Sains pada Ujian Nasional 2008 Sebuah Problematika atau Solusi?" Dan kamibermaksud mengkonfirmasi Bapak sebagai Keynote Speaker pada Seminar Nasional ini. Acara ini insya Allah akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Sabtu,8 Maret 2008
Waktu : Pukul 09.00-15.00 WIB
Tempat : Gedung Multipurpose 2008.

Adapun Pembicaranya insya Allah :
Pembicara I : Prof. Dr. Ki Supriyoko (TAMSIS).
Pembicara II: Drs. Sugito, M. Si (Kepala Dinas Pendidikan DIY).
Pembicara III: Eko Prasetyo (Pimpinan PUSHAM UII).
Undangan : Guru-guru, DEPAG DIY, dan Ketua-ketua BEM, dsb.
Kiranya Bapak berkenan untk menjadi Keynote Speaker kami. Kiranya Bapak berkenan untuk menjadi Keynote Speaker Kami. Mohon jawabannya, dan mohon minta Contact Person Bapak. Terima kasih.Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamu 'alaikum wr. wb.
Ttd. Abdul Majid Hasan (Sekretaris Seminar Nasional BEM Prodi Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
E-mail Pengirim: bempbio_uin@yahoo.co.id
Tanggal: 16/2/2008

Nama: Arif Nasdianto
Dari: DKI Jakarta
Saya: Masyarakat di Penilik DKI Jakarta
Aspirasi / Informasi: Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI
Pentingnya Kompetensi Pendidikan dan Rendahnya Kompetensi Profesional seorang Penilik

Pendidikan Nasional ditujukan dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa secara lebih spesifik, tujuan tersebut diarahkan dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai pelaku dan faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan Nasional.

Implementasi dari kebijakan Pemerintah di atas pada tatanan makro, pemerintah menekankan pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi semua warga negara Indonesia, peningkatan mutu dan peningkatan efisiensi pengelolaan kegiatan pendidikan. Sedangkan pada tatanan mikro adalah untuk menghasilkan lulusan pendidikan yang bermutu pada setiap jenjang dan jenis. Adapun terciptanya lulusan pendidikan yang bermutu merupakan suatu usaha sistematik yang saling berhubungan antara input, proses, output dan outcome.

Penilik (tenaga kependidikan ) adalah salah satu faktor input merupakan faktor determinan (penentu) terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Nonformal. Untuk itu, upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan Kepenilikan atau Pengawasan harus terus menerus diupayakan melalui pendidikan (Diploma, S1, S2, S3) dan pelatihan fungsional sesuai dengan kebutuhan penilik.

Hal tersebut di atas dimaksudkan agar para penilik melakukan tugasnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang profesional, yaitu trampil secara teknis dan ahli dibidangnya yang diperlukan bagi penilik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penilik antara lain :1) Merencakan kepenilikan program, 2) Melaksanakan rencana yg telah ditetapkan, 3) Menilai hasil kepenilikan 4) Melaksanakan bimbingan kepada Penjab PKBM, Pimpinan Lembaga/Kursus yg melaksanakan Kegiatan Pendidikan Nonforma danTutor atau Instruktur, 5) Membuat Laporan setiap penilik melaksanakan kegiatan.

Kenyataan di lapangan dalam kegiatan kepenilikan banyak diantara penilik masih belum memahami teknis pelaksanaan kepenilikan dan Penilaian hasil kepenilikan. Kepenilikan itu sendiri terbagi dalam 3 bidang kegiatan antara lain; 1) bidang pembelajaran/pelatihan, 2) bidang sumber daya dan 3) bidang materi dan metode. Kegiatan 3 bidang tersebut dilaksanakan sesuai dengan jabatan penilik yg dimilikinya. Selanjutnya tingkat pendidikan formal Penilik masih rendah (SLTA), rekruitmen penilik dari guru SD atau kepala Sekolah SD yg tidak memiliki kompetensi pendidikan luar sekolah baik secara teori maupun praktek.

Melihat kenyataan tersebut di atas, bagaimana bisa seorang Penilik dapat melaksanakan bimbingan pada lembaga dan mendeskripsikan kegiatannya dalam bentuk laporan. Untuk membenahi hal ini, maka perlu adanya gerakan wajib belajar bagi para penilik, atau Direktorat PTK-PNF Depdiknas RI memberikan beasiswa S1, S2, atau S3 atau Diklat bagi Penilik secara terus menerus dan berkesinambungan. Seiring dengan Kompetensi Pendidikan yang diperlukan, Kompetensi Profesional seorang Penilik masih lemah, itu bertanda bahwa ada indikator lain yang menjadikan kinerja para Penilik rendah. Kalau kita telusuri secara mendalam bahwa rendah dan lemahnya hal tersebut karena tidak diberikan anggaran untuk melakukan productivitas kerja sesuai dengan SK Menpan No. 15/Kep/M/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka kreditnya yang sangat banyak pekerjaannya.

Saya khawatir Keberadaan Penilik yang Konon sebagai Quality Assurance Program PNF (Pendidikan Non Formal) sesuai PP no. 19/Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik, dan jika ini dibiarkan berlarut-larut tatanan/sistem Program PNF akan semakin terpuruk karena tidak ada seorang Penilik akan mengendalikan mutu Pendidikan Non Formal pada tingkat lapangan. Untuk itu Bapak Menteri Pendidikan yang saya hormati, mohon kiranya tulisan saya ini bisa dikoordinasikan dengan pemangku-pemangku jabatan yang terkait dan disinkronkan dengan di lapangan. Terakhir, saya mohon maaf karena saya mewakili +_6000 Penilik PLS di Indonesia. Sekian.
(Arif Nasdianto, Plt. Sekjen Ikatan Penilik Indonesia)
E-mail Pengirim: matrapls@gmail.com
Tanggal: 12 Maret 2008

Nama: Lazarus Sailana
Dari: SOE-NTT
Saya: Pengamat di SOE-TTS-NTT
Aspirasi / Informasi: Kami mohon agar ada sertifikasi bagi pengawas seolh, karena pengawas sekolah sebagai pejabat fungsional perlu dihargai dengan sertifikasi pengawas sekolah guna meningat kinerjanya sebagai pengawas sekolah dalam rangkaaaaaa supervisi manajerial dan akdemi.
E-mail Pengirim: lazarus.sailana@yahoo.com
Tanggal: 13 Maret 2008

Nama: Umi Rahmawati
Dari: sidoarjo
Saya: Guru di sekolah dasar islam
Aspirasi / Informasi: Assalamualaikum
Bapak mentri,
Saya ingin menyampaikan unek-unek saya. Mohon maaf sebelumnya jika omongan saya ini salah mohon dimaafkan.

1. Sekarang ada sertifikasi guru, bagaimana dengan yang lainnya ? Apakah ada sejenis sertifikasi buat selain guru karena di sekolah itu ada pegawai TU, Perpus, laboratorium, perawat UKS, dan lain-lain ?

2. Saya bersyukur bisa bekerja di salah satu sekolah Full Day School dengan gaji yang saya anggap baik. Namun kadang saya sedih melihat banyak sarjana atau lulusan sekolah yang nganggur karena belum dapat kerja. Saya dulu juga pernah mengalai menganggur Pak. Jadi saya tahu rasanya nganggur. Saya berpikir seandainya dulu orang tua saya mengajari berbisnis/ berdagang dari kecil mungkin saya sudah bukak usaha dan tidak pernah nganggur, berhubung orang tua saya seorang pegawai sehingga saya tidak tahu cara berdagang akhirnya setelah saya lulus ya saya cari kerja dan nunggu dipanggil. Lama rasanya.

Ini semua dikarenakan saya tidak diajari cara berdagang sejak kecil. Tetapi bila saya lihat teman yang dari dulu sudah belajar berdagang sejak kecil maka sejak lulus sekolah mereka langsung membuka usaha tanpa malu-malu. Untuk itu saya punya saran pada bapak mentri bagaimana bila mulai SD sampai SMU ada mata pelajaran kurikulum belajar berdagang yang jujur. BILA PERLU ADA PRAKTEK KECIL-KECILAN DI KELAS. sEMOGA DENGAN ADA KURIKULUM INI bisa mengurangi penganggura.
Wassalam.
E-mail Pengirim: mamie-mie@plasa.com
Tanggal: 3/4/2008

Nama: Pujiono
Dari: Bengkulu
Saya: Kepala Sekolah di SD
Aspirasi / Informasi: Yth. bapak menteri Pendidikan Nasional
Saya bersyukur dapat mengirim surat lewat e-mail. Sehingga bisa menyampaikan aspirasi langsung kepda bapak.
Begini Pak Kami dan teman- teman telah menduduki Gol.IVa tentunya ingin sekali ke gol. IV b. Namun untuk hal itu sangat sulit dan kini kami ingin mengikuti bimbingan karya tulis dengan LPTK setempat walaupun dengan biaya sendiri.
Yang menjadi pertanyaan adalah
1.Apakah jika telah memiliki hasil karya ilmiah tersebut kami dijamin dapat naik pangkat ke IV b ? syarat untuk Ke IVb Jika unsur yang lain cukup, tapi jika tak ada karya tulis gak bisa.
2. Apakah karya tulis cukup satu judul (misal Jurnal)
3. Bagimana langkah dan prosesnya, kemana kami harus mengantarnya.
4. Jika ada syarat lain misal lulus sertifikasi pendidik berapa PAK nya?
Sekian terimakasih.
E-mail Pengirim: o.puji@yahoo.co.id
Tanggal: 23 Mei 2008

Nama: bim atsadibya
Dari: tasikmalaya
Saya: Mahasiswa di universitas tasikmalaya
Aspirasi / Informasi: saya sebagai alumnus sma pasundan, merasa kagum dan bangga akan sma saya. alahamdulilah saya masuk sma swasta ternyata tidk mengecewakan. selain saya didik ilmu materi, ternyata masuk sma pasundan 2 kota tasik malaya sangat membuahkan hasil. alhamdulilah kesenian kami dari hari kehari semakinmaju untuk mengjak semua elemen masysarakat kususnya urang sunda untuk menjaga dan mengembangkan kepada generasi penerus agar tidak dimiliki budaya kita oleh orang asing.

maka untuk bapa, tolonglah perhatikan kami khususny dibidang adminitrasi kami. jujur kita tidak begitu mengharap tapi kami cuma minta agar bapa ikut untuk mengajak/mengyomi agar generasi sekarang terutama yangtaun ajaraj sekarang lulus dari smp, agar masuk ke sma pasundan 2 tasik malaya, ingat cuma sma pasundan 2 kota tasikmalaya. jangan langsung tergiur untuk masuk smk. karna di sma pasundan 2 kota tasikmalaya ini didik semua siswa-siswinya beriman, pintar sopan, kreativ, mandiri, kekeluargaan disiplin, berseka, berwibawa, diantar untuk slalu menyyangi budaya dan kesenian kita yang indonesia miliki. trimakasih atas sudah membaca isi hati saya dan semua teman2 saya, dan semua lapisan urang sunda yang ingin mengabadikan budaya negeri kita ini.

saya ingin iklan di tv-tv bayak iklan sekolah sma swasta bukan sekolah smk. yang menjanjikan setelah lulus. sekali lagi saya ucapkan banyak trimakasih.
E-mail Pengirim: sunda
Tanggal: 28 mei 2008 kamis

Nama: Gerard Rusae
Dari: DKI Jakarta
Saya: Guru di SMP
Aspirasi / Informasi: Di akhir tahun pelajaran 2007/2008 ini di media tersiar berita bahwa Gaji Guru di masukkan ke dalam APBN 2008. Kasian Negara kita ini. gaji kok masuk ke situ sih... Mohon Ketua MK jangan bertindak gegabah begitu karena apakah APBN mampu membiayai gaji guru baik negeri maupun swasta? Negara perlu melayani semua warganya. Karena itu Pak Ketua MK jangan cepat-cepat melempar bola panas ini ke masyarakat dong... jika sampai terjadi maka hal ini telah membuka sebuah kedok baru untuk terjadi korupsi dan memberatkan masyarakat yang sederhana dengan membari pajak yang tinggi.... sementara daya beli dan daya ekonomi masyarakat kita sekarang terseok-seok.
E-mail Pengirim: gerardderosari@yahoo.co.id
Tanggal: 10 Juni 2008

Nama: Ike Nilawati Rohaenah M.Pd
Dari: Jakarta
Saya: Mahasiswa di UNJ
Aspirasi / Informasi: Assalamualaikum Wr WB
Dengan Hormat
Perkenalkan nama saya Ike ,saya mahasiswa pasca sarjana PAUD UNJ.Mohon kesempatan beasiswa untuk S2 dan S3 PAUD UNJ lebih ditambah jumlah yang penerima nya. Khususnya diberikan juga kesempatan bagi yang belum PNS / Dosen luar biasa. Agar kami tetap dapat melanjutkan studi kami Pak.

Terimakasih atas perjuangan dan perhatian Bapak terhadap beasiswa Pasca Sarjana PAUD UNJ. Semoga pendidikan khususnya PAUD mendapat perhatian lebih baik lagi Dari Bapak dan Pemerintah. Amin
E-mail Pengirim: nilawati_ike@yahoo.co.id
Tanggal: 7 Juli 2008

Nama: Edy Purwono
Dari: Tegal/Jawa Tengah
Saya: Masyarakat di PKBM Tebar
Aspirasi / Informasi: Terima kasih Bapak Bambang, yang telah memperhatikan PTK-PNF. Apalagi telah berlangsung Jambore PTK-PNF kemarin di Semarang. Lebih lanjut nasib PKBM kedepan akan dikemanakan pak.....? Kami salah satu PTK-PNF di PKBM yang sangat merenungi nasib.

Sekian tahun berjuang... tapi karena gedung tempat penyelenggaraan masih pinjam ex SD, kok dengan mudahnya di bongkar. Yang paling menyakitkan tanpa pemberitahuan lesan ataupun tertulis, padahal kami mempuyai surat ijin pinjam gedung tersebut untuk penyelenggaraan PKBM (sejak tahun 1998).

Bukan hanya tempat yang sekarang nggak menentu.., tapi Programnyapun harus menata dari awal lagi Pak...
Dijaman seperti ini masih ada juga ya Pak.., birokrasi yang arogan untuk kalangan orang tak mampu..
Terima kasih....
E-mail Pengirim: pkbm_tebar@yahoo.co.id
Tanggal: 25 Agustus 2008

Nama: jamil hakim
Dari: samarinda/ kaltim
Saya: Guru di samarinda
Aspirasi / Informasi: saya senang bapak meningkatkan dunia pendidikan pada umumnya dan juga saya bangga bapak giat giatnya mempromosikan pendidikan nonformal mohon perhatian lebih karene pendidikan pls belum tersentuh untuk daerah terpencil perlunya sarana prasarana agar petugas dapat menjalankan tugas hingga daerah terpencil dan terima kasih
E-mail Pengirim: jamil_0806@yahoo.co.id
Tanggal: 6/Oktober/2008