SD & SLTPSekolah MenengahPerguruan TinggiPendidikan NetworkAspirasi KitaArtikel KitaBerita Kita

 
Pendidikan Network Homepage
Aspirasi: "n harapan dan tujuan untuk keberhasilan pd masa yg akan datang"
(Ref. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, 2001, P 72)

Membaca Aspirasi Aspirasi Kita 9 (Index)
Ke Halaman 7, 8, 9, 10, 11
Menulis Aspirasi Anda



Aspirasi / Informasi dari Anda - Lanjut
(Halaman 9)

Nama: Radiyanto
Dari: DI Yogyakarta
Saya: Guru smkn 3 yogyakarta
Aspirasi / Informasi: untuk peningkatan sdm baik siswa maupun penunjang pendidikan lainnya, seyogyanya yang diberikan oleh pusat ke daerah/sekolah tidak hanya software, tetapi juga hardware (sarana/prasarana praktek) seperti kurikulum 1972.

Sedangkan yang ada sekarang ini :kurikulumnya muluk-muluk dan setelah sosialisasi ke sekolah-sekolah akhirnya kandas karena sangat minim faktor pendukungnya (beaya, alat, buku, dll). Untuk itu perlu spesialisasi yang mantap pada jurusan disekolah-sekolah (smk) sesuai kemampuan sekolah, kebutuhan lapangan .
E-mail Pengirim: radi_yanto@yahoo.com
Tanggal:


Nama: dr Atik Kartika Agus
Dari: Duri / Riau
Saya: Masyarakat Duri
Aspirasi / Informasi: Saya sebagai Dokter di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Duri sangat merasakan bahwa Pemerintah sangat kurang perhatiannya terhadap pendidikan, misalnya di sekolah kami Pemerintah (Pusat dan Daerah) sangat sedikit dan sangat jarang sekali memberikan bantuan. Hampir 100 % biaya penyelenggaraan sekolah disediakan oleh Yayasan. Saya juga mendukung usaha pemerintah melalui RUU Sisdiknas. Mohon segera disetujui DPR.
E-mail Pengirim: atikkartika@yahoo.com
Tanggal: 23 Mei 2003


Nama: nurheriyanti
Dari: bogor
Saya: Masyarakat bogor
Aspirasi / Informasi: setiap melihat kurikulum anak sekolah sekarang saya jadi kasihan. beban mata pelajaran yang banyak sekali dan sistem pengajaran yang tidak membuat anak jadi cerdas. hendak dikemanakan lagi anak bangsa generasi penerus kita ? setelah lulus mereka malah bingung, mau jadi apa mereka... akibatnya pengangguran intelektual makin banyak saja. belum budi pekerti mereka yang saya kira mengalami kemunduran. jadi sedih ......
E-mail Pengirim: cegan22@plasa.com
Tanggal: 23 may 2003


Nama: Dede Santosa H
Dari: Tangerang / Banten
Saya: Siswi SMK YP KARYA 2
Aspirasi / Informasi: Saya sanggat setuju dengan pembelajaran Agama oleh pendidik yamg se Agama. Karena Sistem Pendidikan merupakan suatu sistem pembentukan SDM. Jadi menurut saya kerangka pendidikan harus berkerangka rasa Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan saya memiliki Visi dalam Pendidikan yaitu : "Membentuk SDM TAMPAN". dimana programnya adalah : Takwa; Amanah; Mandiri; Patuh; Asih; dan Nasinalisme. Dimana proses tersebut berkelanjutan dengan didasari rasa ketakwaan terhadap Tuhan. Terima Kasih
E-mail Pengirim: smkypk2@cbn.net.id
Tanggal: 23 Mei 2003


Nama: DHENNY SHOPANDIE
Dari: JAKARTA, DKI
Saya: Masyarakat Jakarta
Aspirasi / Informasi: Dengan meningkatnya era globalisasi sekarang ini, kesadaran akan keselamatan dan kesehatan kerja semakin kita butuhkan. Saya berharap didalam pelajaran pmp (pendidikan moral pancasila) di tekankan kepada Pertumbuhan K3 di indonesia, karena saya lihat Kesadaran akan keselamatan ditiap individu sangat minim. K3 bukan saja untuk untuk usaha industri, tapi juga untuk perorangan dimana kita ada dimana kita berada K3 sangat berarti, maka dari itu saya harap k3 sudah dapat dipelajari dari sekarang ini. Terima kasih
E-mail Pengirim: dhenny_s@hotmail.com
Tanggal: 24 MAY 2003


Nama: A Bambang Sunarwan
Dari: Palembang Sumsel
Saya: Pengamat Palembang
Aspirasi / Informasi: Saya senang membaca berbagai aspirasi Pendidikan, Dunia yang akan membawa masa depan bagi bangsa kita. Sekarang memang sedang gonjang ganjing soal RUU SISDIKNAS. Gemes juga, karena orang lebih mementingkan iman & ketakwaan dari pada pencerdasan bangsa. Jadi religius kalau tak cerdas tak akan membuat kita makmur dan maju. Orang lupa bahwa memang semua pengin ke sorga, tetapi jalannya tuh lewat dunia. Untuk bangun infrastruktur jalan ke sorga perlu dulu jadi cerdas. Moral perlu, tapi jangan sok moralis mengagungkan moral bangsa dengan menuding orang lain tak bermoral bahkan memvonis perusak moral bangsa, tetapi kalau malah kepergok ketika sedang melakukan perbuatan yang dipandang masarakat umum amoral ya malah repot. Moral adalah masalah pribadi, buktinya saat ditulis pers mencak2. Jadi sebenarnya pendidikan moral itu masalah keluarga dan lingkungan agamanya. Maka biarlah public education difokuskan pada pencerdasan bangsa.

Memang benar bahwa cerdas saja tidak cukup. Kita lihat sama2 cerdas ada yang sukses ada yang hidupnya gagal. Orang cerdas tidak dijamin jadi kaya. Buktinya ada Bill Gate yang cerdas dan karena kecerdasannya jadi kaya raya, tetapi banyak karyawan BUMN yang justru karena kecerdasannya tersingkir. Perlu hal lain. Yakni pola pikir atau mindset.

Seorang cerdas yang isi otaknya sampah dan kotoran, pikirannya kotor. Semua gerak-gerik orang lain bisa membuatnya ngeres. Ada orang goyang pinggul saja terangsang. Karena kecerdasannya tak dipakai. Pada prinsipnya para pendidik perlu secara tidak langsung memberikan mindset yang benar pada anak didiknya. Salah satunya adalah suatu mimpi atau dream. Orang tua kalau ngudang anaknya juga perlu memasukkan mimpi besok gede dadi wong sugih, misalnya. Mimpi harus sesatu cita2 tinggi,sebagai arah hidupnya kelak. Supaya nasibnya berubah, sekurangnya jadi jauh lebih baik dari orang tuanya.

Pola pikir juga perlu diisi dengan Ide Pengorbanan atau willing to sacrifice. Tak ada perubahan tanpa proses dan tak ada proses tanpa pengorbanan. Lihatlah ulat. Bila mau jadi kupu2, haruslah mau jadi kepompong, berarti mau bertapa, dipenjara dan berpuasa. Mau susah. Mau repot. Mau menekan egonya. Kesalahan pendidikan tertlalu menggambarkan S1 dan S2 adalah expert. Lulusan Perguruan Tinggi adalah ahli yang mumpuni. Begitu masuk dunia kerja. Sombong tak mau belajar. Seharusnya diberi pengertian bahwa tiap kali masuk ke dunia lain, kita adalah Beginner. Pemula. Harus mau belajar kepada siapapun di lingkungan yang baru. Para Akademisi harus punya mindset : Siap Belajar, Siap diajar dan Siap Mengajar. Hanya dengan demikian dia akan menjadi sukses di lingkungan baru manapun dan apapun. Karena tiap tempat punya watak sendiri, budaya sendiri, suasana dan behaviour sendiri. Pola pikir haruslah siap dikritik maupun autokritik. Itulah pengorbanan. Evaluasi diri, tiap ada kegagalan.

Be better every time. Bebaskan dari pola cari kambing hitam. Pejabatnya korup, bukanlah karena mereka tidak beragama atau tak dididik agama dengan benar di sekolah. Korupsi bukan karena agamanya yang cetek imannya. Pola pikirnya yang salah. Budaya cari jalan pintas, yang enak, yang gampang, yang lancar. Tidak punya pola pikir mimpi dan berjuang untuk mimpinya dengan rela berkorban. Hambatan, kerepotan, masalah harusnya dihargai. Bukan dibenci. Kalau ada orang tidak benar jangan dianggap batu sandungan, tetapi batu loncatan untuk perbaikan untuk tantangan,

Tanamkan di dunia pendidikan bahwa kita harus terus tumbuh, terus maju, terus belajar, terus berkembang, bila berhenti, jadi tua atau bahkan jadi pikun. Jangan sampai mantan anak didik kita sudah mati pada umur 40 th, padahal masih hidup sampai 60 th. Jangan sampai mati berkarya atau mati jiwanya. Don't be nobody. Tak dikenal masarakat. Be somebody.

Itu buah pikiran saya. Jadikanlah aspirasi bagi yang mau memperbaiki dunia pendidikan. Kiranya ada yang mau sadar, terutama yang peduli pendidikan. Bila tak setuju hubungi bambangsunarwan@yahoo.com

A Bambang Sunarwan, MBA
GRIYA AYU,
Pilihan Terbaik untuk Lembaga Pendidikan Kecantikan di Palembang Hanya di Jl MP Mangkunegara, Pertokoan Kenten Permai no 8 Palembang - 811516
E-mail Pengirim: bambangsunarwan@yahoo.com
Tanggal: 24 Mei 2003


Nama: M. Bambang Soegeng
Dari: DKI Jakarta
Saya: Dosen Universitas Trisakti
Aspirasi / Informasi: KEABSAHAN IJAZAH WISUDAWAN USAKTI OKTOBER 2002 DAN MARET 2003 Tulisan di Media Indonesia hari Senin, 12 Mei 2003 berjudul: "Akibat Konflik, Keabsahan Ijazah Usakti Dipertanyakan", telah membangkitkan minat penulis ikut berbicara. Untuk hal ini, sebelumnya penulis perlu sampaikan latar belakang penulis sbb. Nama : Ir. M. Bambang Soegeng, MSc.
Pekerjaan : Dosen Biasa di Fakultas Teknologi Mineral, USAKTI Alamat : Kampus A, Gedung D lt. 3,
Jl. Kiyai Tapa No: 1 Jakarta Barat.

Penulis mulai bertugas mengajar di USAKTI terhitung sejak tgl 1 Agustus 2001, jadi masih terhitung baru. Akan tetapi walaupun terhitung baru, penulis adalah Pembimbing I dalam Ujian Sarjana S-1 Sdr. Wahyu (salah seorang tokoh / korban yang disebutkan dalam Media Indonesia 12 Mei 2003 termaksud), jadi secara moral penulis perlu sampaikan pertanggungjawaban penulis atas kesarjanaan S-1 Sdr. Wahyu dan juga para Wisudawan Usakti lainnya.

Kepada Wisudawan Usakti Oktober 2002 serta Maret 2003 penulis sampaikan bahwa: "Secara akademik, kesarjanaan S-1 saudara tetap sah. Akan tetapi secara administratif memang patut dipertanyakan sebagaimana ditulis dalam Media Indonesia tsb".

Agar problema ini tidak terus berkepanjangan, dan tidak semakin banyak jatuh korban, maka peran Dirjen Dikti sebagai pemegang otoritas yang dapat menjelaskan siapa yang menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, berhak menandatangani ijazah USAKTI tsb. sangat diperlukan.
Jakarta, 20 Mei 2003

Ir. M. Bambang Soegeng, MSc.
KORBAN KONFLIK INTERNAL
DI TRISAKTI BUKAN HANYA ANDA

Terus terang sebagai orang baru di USAKTI, penulis mula-mula heran melihat rekan-rekan sesama dosen dan para tenaga penunjang dalam menyikapi kejadian konflik yang terjadi antara Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti (Prof. Dr. Thoby Mutis ? cs.) Kenapa demikian heran ? Penyebabnya a.l. adalah:

1. Meskipun baru di USAKTI, bukan berarti penulis adalah orang baru di lingkungan peguruan tinggi, sebab sejak 1980 s/d 1995 pekerjaan penulis adalah dosen biasa di Jurusan Teknik Pertambangan Fakultas Teknologi Mineral, Institut Teknologi Bandung. Jadi sedikit banyak, kalau yang namanya peraturan dan perundang-undangan tentang system pendidikan di perguruan tinggi yang berlaku, ya ... tahu lah!

2. Terkesan sekali bahwa rekan-rekan sesama dosen dan para tenaga penunjang tidak berani berpendapat menyampaikan hal-hal yang benar dalam konflik tersebut. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu persoalan konflik, dan seolah-olah bukan kewajiban mereka penyelesaian konflik ini, karena kewajiban utama mereka seolah-olah adalah terbatas pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, atau bahkan lebih sempit lagi "kelangsungan proses belajar mengajar" semata.

3. Penulis baru menyadari kenapa rekan-rekan diam, bahkan hingga namanya digunakan oleh Forum Komunikasi Karyawan (FKK) USAKTI dalam proses dukung mendukung antara pihak yang bersengketa-pun, juga tetap diam. Sebabnya adalah "takut berbeda dengan yang lain / atasan, karena perbedaan apalagi melawan, akan berarti bencana bagi keluarga". Lihatlah saldo rekening mereka di BNI, dari bulan ke bulan tidak pernah bertambah, itu artinya gaji tidak pernah cukup, padahal USAKTI tergolong mahal di kelasnya. Jadi diamnya sivitas akademika USAKTI bukan berarti setuju, akan tetapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai "bom waktu".

4. Seharusnya FKK USAKTI menyuarakan / mengupayakan kesejahteraan bagi Karyawan / Dosen di USAKTI. Sebagai contoh: seorang Dosen Biasa di USAKTI berpangkat IV-A (apalagi III-C), yang menekuni dan mempercayakan kelangsungan perekonomian keluarganya hanya dari USAKTI saja, tidak mempunyai jabatan struktural, tidak juga cari tambahan di luar, maka dapat dipastikan tidak akan mampu menyekolahkan 1 (satu) orang anaknya-pun di Kampus dimana ia mengabdikan diri. Tragis!

5. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik ini, penulis sebagai komponen sivitas akademika USAKTI tidak sampai hati membiarkan keadaan terus mengambang tanpa penyelesaian segera. Jika berlarut-larut terus dalam konflik, Pimpinan mana yang peduli pada kesejahteraan Karyawan / Dosen yang kian hari kian terjepit. Pimpinan mana yang peduli pada kualitas dan proses pendidikan, yang kian hari cenderung kian menurun? Dan yang paling sangat menghawatirkan adalah: "kecenderungan kembalinya mental kampus reformasi ini ke era sebelum Universitas Trisakti berdiri,....mental BAPERKI -siapa yang berkuasa saat ini, siapa yang menguntungkan saat ini, peduli salah apa benar, itulah yang didukung".

6. Kesimpulan sementara, kerugian konflik ini bukan hanya anda, para alumni yang diwisuda Oktober 2002 dan Maret 2003 yl. Akan tetapi seluruh masyarakat dengan musnahnya harapan serta asset ibu pertiwi ini.

Jakarta, 20 Mei 2003
Ir. M. Bambang Soegeng, MSc.
E-mail Pengirim: mbs_trisakti@pendidikan.zzn.com
Tanggal: 24 Mei 2003


Nama: A BAMBANG SUNARWAN, MBA
Dari: PALEMBANG, SUMSEL
Saya: Pengamat PALEMBANG
Aspirasi / Informasi: MENGAPA RUU SISDIKNAS DITOLAK?

Meskipun jumlah orang Katholik, Kristen Protestan, Kristen Pantekosta dan para simpatisan mereka "dianggap minoritas", tetapi haknya untuk membangun bangsa ini sama dengan elemen bangsa lainnya. Bila mau belajar dari Sejarah, semangat pluralisme yang menjadi ciri khusus Mukadimash UUD 45 perlu tetap dipertahankan. Sebaliknya semangat pengkotakan keagamaan yang merupakan semangat Piagam Jakarta harus didrop demi mempertahankan NKRI. Kini kembali ada upaya menggantikan Mukadimah yang termuat dalam Konsiderans UU Sisdiknas yang berlaku dengan pasal 31 UUD 45. Mengapa harus mendrop Mukadimah UUD dari Konsiderans. Sebaiknya semangat Piagam Jakarta ini diabaikan dulu oleh para pendukungnya. DPR yang wakil rakyat jangan mau dipaksa mengesahkan sesuatu yang akan memperkeruh suasana, sementara konflik di berbagai daerah belum kunjung berakhir.

Sangat disayangkan bila ada elit politik yang tidak mau mendengar suara para pelaku misi pendidikan, yang sudah berpuluh tahun mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan pencerdasan bangsa. Kini misi mereka mau dikerdilkan demi mendrop Mukadimah UUD 45 dari Konsiderans UU Sisdiknas. Dikhawatirkan ada tujuan politik yang terselubung untuk membuka jalan bagi Piagam Jakarta. Tujuan utama pendidikan "pencerdasan bangsa" mutlak tak ada tawar menawar. Forum Masyarakat Prihatin Pendidikan Nasional akan terus melawan dalam berbagai bentuk termasuk bahkan "mungkin" bila tidak boleh lagi menjalankan misi "pencerdasan bangsa", terpaksa melakukan "pembangkangan". Sanggupkah Pemerintah membiarkan anak didik terlantar serta kapiran?

Kami yakin bahwa masyarakat peduli pendidikan pasti tak mau mengorbankan anak didik hanya untuk ranah politik strategi memenangkan semangat Piagam Jakarta dengan bentuk metomorfosisnya. Mengorbankan tujuan utama, pertama-tama dan terutama dari pendidikan "pencerdasan bangsa" demi Piagam Jakarta akan dibayar sangat mahal.

Banyak tokoh pendidikan, yang berbicara atas nama kepentingan pendidikan seperti tak menyadari kondisi pendidikan bangsa kita. Tengoklah Human Development Report 2002 dari UNDP. Human Development Index Indonesia, yang salah satu elemennya adalah "Knowledge" menempati nomor urutan ke 110 di dunia, bandingkan dengan Singapura yang pada peringkat 25. Mengapa mereka masih belum mau prihatin. Tengoklah hasil evaluasi pada Propenas 2000 - 2004, kondisi pendidikan kita sungguh menyedihkan: rendahnya pemerataan pendidikan serta kualitas dan relevansi pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan iptek di kalangan akademisi, ketimpangan pendidikan antar wilayah geografis yi barat dan timur, kota dan desa, laki dan perempuan serta kaya dan miskin.

Kiranya lebih baik menyempurnakan RUU ini terlebih dahulu baru kemudian disahkan. Tuntutan ditundanya RUU Sisdiknas akan terus digulirkan. Meskipun banyak tokoh menyatakan bahwa RUU Sisdiknas hasil Panja Komisi VI tanggal 25 April sudah lebih baik dari yang 28 Maret 2003, toh justru yang secara prinsip ditentang tidak juga direvisi. RUU SISDIKNAS mengandung banyak kelemahan dan perlu diluruskan:

1. Tujuan pendidikan seharusnya merupakan jiwa dari RUU itu sendiri, dan rumusannya haruslah sesuai amanat Mukadimah UUD 45 yaitu pertama-tama dan terutama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. RUU SISDIKNAS harus dimasukkan ke dalam bingkai Pancasila & UUD 45, kebangsaan, utuh, plural, kebhinekaan budaya serta tanggap terhadap perkembangan tuntutan jaman.

2. Perlu tambahan satu pasal yang memberikan keleluasaan bagi Lembaga Pendiduikan Swasta Mandiri, yang tidak terkait dengan APBN maupun APBD untuk mengelolaLembaganya sesuai dengan VISI dan MISInya sendiri.

3. Pemerintah harus hormati otonomi Keluarga & LSM, khususnya untuk bidang pendidikan. Pembinaan iman spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak dan budi mulia adalah porsi pendidikan Keluarga dengan didukung lingkungan seiman. Hal tsb sesuai UU no 23 th 2002 mengenai Hak Anak, dimana Keluarga adalah penanggung jawab kelangsungan hidup, pengembangan dan perlindungan anak.

4. Pemerintah jangan mencampuri Pendidikan Pra sekolah dan teknis Pendidikan Keagamaan yang merupakan hak otonom masing2 agama dan Pengurus / Pimpinan agama yang bersangkutan.

5. Mengenai pasal 14 ayat 1 harus didrop karena Pendidikan Keluarga tidak relevan untuk diatur Undang2. Cukuplah bila dicantumkan bahwa "Pendidikan keluarga merupakan bagian penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan Sekolah dan Pendidikan luar sekolah dan sebaliknya pendidikan Sekolah dan Luar sekolah melengkapi dan memperkaya pendidikan keluarga."

Berdasarkan hal2 tersebut diatas biarlah Sisdiknas tetap dalam rangka pencerdasan bangsa, sesuai amanat Pembukaan UUD 45, dan lupakan itu Piagam Jaklarta. Akan terlalu tragis bila RUU Sisdiknas yang ternyata masih belum pas, penuh kelemahan, kerancuan, kontroversi dan hal2 yang memungkinkan gejolak serta mengancam keutuhan bangsa mau dipaksakan harus diundangkan pada bulan tanggal 10 Juni 2003 ini juga, tanpa mau mendengar pendapat para praktisi dan pengelola pendidikan swasta.

Sebaiknya RUU Sisdiknas hasil kerja Panja Komisi VI dalam Rapat Paripurna DPR yad dapat ditetapkan untuk dibahas kembali oleh PANSUS Pendidikan yang dibentuk DPR untuk itu. Pembahasannya RUU ini harus di tingkat Pansus, mengingat hal yang krusial semacam ini, bukanlah porsi Panja. Bila RUU telah direvisi PANSUS Pendidikan diatas, diharapkan tidak akan timbul gejolak yang bisa merugikan anak didik dan keutuhan bangsa. RUU yang ditelorkan DPR haruslah merupakan bonum publicum dan bukan untuk kepentingan sesaat.golongan tertentu saja.

A BAMBANG SUNARWAN MBA
GRIYA AYU, Jkl MP Mangkunegara, Pertokoan Kenten Permai no 8, Plg 30114 bambangsunarwan@yahoo.com telp 811516
E-mail Pengirim: bambangsunarwan@yahoo.com
Tanggal: 25 MEI 2003


Nama: sukarna
Dari: bandung / jabar
Saya: Guru smkn
Aspirasi / Informasi: Konon sebuah cerita setelah perang dunia II sang Saudara dari Timur Raya Jepang takluk sama sekutu. Sang kaisar berkata pada hulubalangnya, "Hulubalang bagaimana keadaan negara kita ?
"Luluh lantak yang Mulia. " jawab hulubalang.
Sang kaisar cemas dengan negaranya, tapi pertanyaan yang paling dia cemaskan adalah lewat pertanyaan ini. "Hulubalang, berapa jumlah orang pinter guru yang dapat mendidik kemasa depan untuk meraih kejayaan ?" seraya hulubalang menjawab "sekian..."

Akhir dari cerita guru menjadi tulang punggung untuk membangun negara, mencerdaskan yang baik warga negara yang baik delain dihormati, kesejahteraannyapun dicukupi dengan tidak berlebih. Enampuluh tahun menurut hitungan muncullah sebuah negara yang miskin tapi kaya, negara hebat yang tak kalah dari peraaban ataupun jauh dari ketingggalan dalam teknologinya.

Apakah kita masih mau mempermasalahkan betapa kepentingan yang saling tarik ulur yang tak pernah ada kesudahannya, mau berapa lama lagi kita memabangun kedepan bila pendidikan saja dijadikan ajang mempertahankan kekuasaan bersitegang dalam pendapat, kapan pendidikan ini kan majunya. Mari kita sama-sama berpikir kedepan karena sesungguhnya kebenaran itu hakikatnya sama, tapi yakinlah apa yang kita perebutkan pertahankan dalam argumen yang sejelas mungkin semata-mata hanya kebetulan yang jauh dari kesempurnaan.
Terima kasih salam pendidik karna
E-mail Pengirim: smkn2-bdg@wankota.org
Tanggal: 25 Mei 2003


Nama: A BAMBANG SUNARWAN, MBA
Dari: PALEMBANG, SUMSEL
Saya: Pengamat PALEMBANG
Aspirasi / Informasi: OTONOMI PENDIDIKAN SWASTA
Saya merindukan Suatu Reformasi Pendidikan, yang bisa menghasilkan suatu Transformasi Indonesia. Pemerintah sendiri sepertinya juga ingin begitu, tetapi selalu salah jalan, karena Anak Didik dijadikan obyek kelinci percobaan dengan berbagai perubahan sistem pendidikan, perubahan kurikulum, pergantian buku mata pelajaran dll.

Kami berangan2 kelak akan ada kebijakan Pemerintah untuk memberikan otonomi seluas2nya kepada Lembaga Pendidikan Swasta. Berikan mereka kebebasan mengelola dan mengatur sistem pendidikannya sendiri. Yang membatasi swasta hanyalah adanya standar tes masuk Perguruan Tinggi Negeri, sehingga bagaimanapun swasta dipaksa memenuhi standar iptek bahwa minimal lulusan SLTAnya mampu mengerjakan tes masuk Perguruan Tinggi Negeri. Lepas dari masalah tersebut biarlah pasar yang menentukan apakah Lembaga Pendidikan Swasta yang bersangkutan laku dan dapat diterima masyarakat pengguna jasanya atau ditinggalkan dan mati.

Saya yakin dengan demikian Lembaga Pendidikan Swasta akan berlomba berbenah diri dan meningkatkan mutunya. Biarkan mereka menjual jasanya dengan biaya sekolah yang mahal, yang penting mutunya standar international. Sekolah Negri untuk Wajib Belajar / Pendidikan Dasar 9 tahun dibuat gratis dan ditanggung APBN & APBD. Dinas Pendidikan setempat tinggal menyimak perkembangan mutu pendidikan swasta dan tirulah yang baik serta abaikan yang kurang baik.

Tidak usah semua kurikulum yang ada di Sekolah Negeri diikuti swasta. Yang penting lulusan SLTAnya mampu mengerjakan tes masuk Perguruan Tinggi Negri. Dengan begitu arah Pendidikan tidak lagi hanya untuk bisa meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi tamatan Pendidikan Dasar 9 tahun mampu bekerja atau berbisnis. Demikian juga tamatan SLTAnya. Hal tersebut akan mencegah timbulnya pengangguran, karena begitu tamat siap pakai baik untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk bekerja ataupun untuk berbisnis.

Dengan adanya kebebasan dan keleluasaan tersebut akan timbul kreatifitas Lembaga Pendidikan Swasta untuk peningkatan mutu, sesuai kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar kerja dan tuntutan kemampuan iptek untuk melanjutkan pendidikan di dalam maupun di luar negeri.

Untuk meningkatkan Kesejahteraan Pendidik tiap Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta kami anjurkan untuk membentuk Dewan Penyantun, yang anggotanya bisa tokoh masyarakat, para alumninya yang sudah berhail dll, untuk mengumpulkan sumbangan bagi pengembangan institusinya. Yang penting auditable dan akuntable.

Pembakuan Sistem dan Kurikulum yang kelewat kaku seperti sekarang justru akan membelenggu para praktisi dan profesional Pendidikan untuk pengembangan mutu pendidikan, karena kreatifitas mereka dipasung. Demikian semoga pemikiran kami dapat menginspirasi mereka yang bergelut di bidang pendidikan.
A Bambang Sunarwan, MBA
GRIYA AYU MP Mamgku negara Palembang 811516 - bambangsunarwan@yahoo.com
E-mail Pengirim: bambangsunarwan@yahoo.com
Tanggal: 26 mEI 2003


Nama: via
Dari: jakarta
Saya: Mahasiswi Jakarta
Aspirasi / Informasi: Assalamualikum dan salam sejahtera. PENDIDIKAN Dari SD s/d SMU HARUS GRATIS, sepanjang di set-up sama pemerintah. GRATIS dan konsekuen, gak kayak sekarang, uang masuk gak ada tapi banyak proyek, yg uang inilah yang uang itu. MURID2 harus dibebaskan dari segala hal yg bentuknya komersil dan proyek oriented.

HARUS GRATIS, emang keliatannya tidak realistis, tapi kita bisa liat Jerman yg hancur lebur pasca perang dunia 2, pendidikan gratis, bisa jadi negara penghasil teknologi mutakhir di eropa. pendidikan gratis, adalah investasi pemerintah yg tidak ternilai untuk mempersiapkan anak bangsa. PENDIDIKAN, HARUS TIDAK BISA TIDAK, HARUS GRATIS.
E-mail Pengirim: viahendradi@yahoo.com
Tanggal: 27 Mei 2003


[ Ke Halaman 10 - Klik Di Sini ]






Membaca Aspirasi HOME Menulis Aspirasi Anda

Print Halaman Ini